JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Keterbukaan Informasi Publik

METADATA
Nomor	14
Tahun	2008
Tanggal Penetapan	30 April 2008
Tanggal Pengundangan	30 April 2008
Tanggal Pengundangan	2008-04-30
Abstrak	INFORMASI PUBLIK - KETERBUKAAN 2008 UU NO. 14, LN. 2008/NO. 61, TLN. NO. 4846, LL SETNEG : 53 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK - Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Hak Dan Kewajiban Pemohon Dan Pengguna Informasi Publik Serta Hak Dan Kewajiban Badan Publik, Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan, Informasi Yang Dikecualikan, Mekanisme Memperoleh Informasi, Komisi Informasi, Keberatan Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi, Hukum Acara Komisi, Gugatan Ke Pengadilan Dan Kasasi, Dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 30 April 2008, dan mulai berlaku 2 (dua) tahun pada tanggal diundangkan, - Penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 64 Pasal. - Penjelasan 18 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi I

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 1 Ayat -	Peraturan Komisi Informasi No. 1/2013	Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
2.	Pasal 11 Ayat 3	Peraturan Komisi Informasi No. 1/2021	Standar Layanan Informasi Publik
3.	Pasal 20 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 61/2010	Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4.	Pasal 22 Ayat 9	Peraturan Komisi Informasi No. 1/2021	Standar Layanan Informasi Publik
5.	Pasal 23 Ayat -	Peraturan Komisi Informasi No. 1/2013	Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6.	Pasal 26 Ayat 1	Peraturan Komisi Informasi No. 1/2013	Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7.	Pasal 26 Ayat 2	Peraturan Komisi Informasi No. 1/2013	Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8.	Pasal 26 Ayat 2	Peraturan Komisi Informasi No. 1/2013	Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
9.	Pasal 26 Ayat 3	Peraturan Komisi Informasi No. 1/2013	Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
10.	Pasal 58 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 61/2010	Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
11.	Pasal 9 Ayat 6	Peraturan Komisi Informasi No. 1/2021	Standar Layanan Informasi Publik

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data