Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
JDIH Setjen DPR RI - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI
  • DPR RI - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
    • DOKUMEN LANGKA
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
    • PROLEGSET PERSEKJEN
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
    • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
    • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
    • POLICY BRIEF
    • PARLIAMENTARY REVIEW
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
Tingginya Potensi Ancaman di Jalur Strategis ALKI II Menuntut Respons Pertahanan Sebanding
10-10-2026 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Anggota Komisi I DPR RI, Elita Budiati, menyoroti pentingnya penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kesiapan operasional Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II dalam menjaga kedaulatan negara, khususnya di kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Menurutnya, posisi strategis jalur pelayaran tersebut menuntut kemampuan pengawasan dan...
Pajak Mencekik dan Solar Mahal, Novita Hardini Soroti Jeritan Industri di Sulsel
10-10-2026 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Makassar— Komisi VII DPR RI menyoroti makin beratnya beban operasional yang harus ditanggung para pelaku industri di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sorotan tersebut terungkap dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII yang membahas berbagai persoalan yang dihadapi sektor industri dan dunia usaha di Sulsel, pada Jumat (9/10/2026). Dalam pertemuan bersama Pemerintah...
Polisi Gadungan Catut Nama Polri dan BNN, Abdullah Minta Kapolri Bertindak
10-10-2026 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menindak tegas pelaku penipuan yang mengatasnamakan anggota Polri maupun Badan Narkotika Nasional (BNN). Modus ini meresahkan masyarakat karena pelaku diduga menggunakan tuduhan keterlibatan dalam pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan narkoba, untuk menakut-nakuti dan memperdaya targetnya. Terbaru, dugaan...
Pentingnya Keamanan Teknologi Siber Jaga Kedaulatan Nasional
10-10-2026 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Makassar — Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyoroti pentingnya penguasaan teknologi informasi dan keamanan siber sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan nasional. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan karena belum mampu menciptakan teknologi sendiri dan masih bergantung pada teknologi yang dibeli dari negara lain. “(Terkait) siber itu, IT dan...
UMKM di Sulsel Butuh Jaminan dan Pendampingan Usaha dari Perusahaan Besar
10-10-2026 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Makassar — Komisi VII DPR melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 ke Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI turut menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mulai dari kebutuhan pendampingan industri hingga kendala akses...
Guru Agama Sudah Mengabdi Puluhan Tahun, Gajinya Hanya 300ribu Per Bulan
10-10-2026 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyoroti sejumlah persoalan krusial yang menjadi aspirasi masyarakat di Jawa Tengah. Sorotan tersebut menyangkut kebencanaan, kesejahteraan guru agama non-ASN, penyelenggaraan ibadah haji, hingga pelaksanaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Abdul Wachid mengatakan, sorotan ini terungkap...
Komisi XI DPR Soroti Pengawasan Bank dan Pertanggungjawaban dalam Kasus Bank Gagal
10-10-2026 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Bandung Barat — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mendorong penguatan deteksi dini dan efektivitas pengawasan perbankan untuk mencegah kegagalan bank. Ia juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang menyebabkan bank gagal, disertai perlindungan optimal terhadap nasabah. Hal tersebut disampaikan Hanif saat menanggapi paparan Lembaga Penjamin Simpanan...
Pertumbuhan Investasi di Sulteng Harus Diikuti Peningkatan Kualitas Kesempatan Kerja
10-10-2026 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Palu – Komisi IX DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sulawesi Tengah guna meninjau perlindungan tenaga kerja, di tengah pesatnya investasi sektor pengolahan dan pertambangan. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menekankan bahwa hilirisasi nikel di wilayah tersebut harus berkontribusi pada penciptaan pekerjaan...
Komisi XI DPR Minta BPK Perkuat Koordinasi Pascaputusan MK soal Kerugian Negara
10-10-2026 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Kabupaten Bandung — Komisi XI DPR RI mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga auditor lainnya dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 28/PUU-XXIV/2026. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, menyelaraskan standar penghitungan kerugian negara, serta menjaga akuntabilitas hasil pemeriksaan. Wakil...
Visitor Counter
  • Jumlah Pengunjung Hari Ini = 59
  • Jumlah Pengunjung Kemarin = 934
  • Total Pengunjung = 125354
Unduh Aplikasi
Statistik JDIH DPR

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)


KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2026-09-23
5/2026: PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2026-08-13
1/2025: Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
2026-07-28
4/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
3/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif
2/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Legislatif
1/2026: Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Dokumen Hukum Terpopuler
Undang-Undang: Narkotika
Undang-Undang: Ketenagakerjaan
Undang-Undang: Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang: Psikotropika
Undang-Undang: Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang: Kepariwisataan

GALERI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
Media Sosial

Sebuah kiriman dibagikan oleh Biro Hukum & Dumas SetjenDPRRI (@biro_hukumdandumasdpr)

Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN
DPR RI
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
  • DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
  • PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
  • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
  • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
  • POLICY BRIEF
  • PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI