Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat
  • Dewan Perwakilan Rakyat
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • JURNAL KAJIAN
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • PROCEEDING
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
    • INFO LEGISLASI
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
Puan Harap Kenaikan Gaji Hakim Jadi Motivasi Reformasi Sistem Kehakiman
13-06-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen. Puan berpandangam kebijakan ini sebagai bentuk penghargaan negara terhadap peran strategis lembaga peradilan dalam menjaga supremasi hukum. "Kenaikan gaji hakim oleh Presiden Prabowo patut diapresiasi sebagai ikhtiar memperkuat pilar peradilan...
Kebijakan Imigrasi Trump Kian Kontroversial, BKSAP Usul RI Buat Satgas Perlindungan WNI
13-06-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti aksi demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat (AS), khususnya di Los Angeles, menyusul penolakan kebijakan imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump. Di mana ada dua warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Los Angeles, buntut kebijakan tersebut. Mardani...
Kerusakan Alam di Raja Ampat, Samuel Wattimena: Bukan Waktunya Lagi Kelabui Masyarakat
13-06-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, meminta pemerintah untuk bersikap jujur dan terbuka kepada publik terkait kerusakan alam di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan nikel. Menurutnya, di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat sudah tidak bisa lagi dibohongi dengan narasi-narasi...
Dukung Cabut Izin Tambang Raja Ampat, Samuel Wattimena Minta Pemerintah Usut Oknum Pemberi Izin
13-06-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Ambon - Pemerintah baru baru ini mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui, pencabutan izin diakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena mendukung atas langkah pemerintah yang mencabut Izin Usaha...
TVR Parlemen Jadi Referensi Utama Informasi DPR RI
12-06-2025 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Denpasar- Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI, Indra Pahlevi, menegaskan bahwa TVR Parlemen kini telah menjadi salah satu referensi utama dalam penyampaian informasi mengenai kinerja DPR kepada masyarakat Indonesia. Indra memaparkan bahwa berdasarkan data statistik penayangan, jangkauan siaran TVR Parlemen telah meluas ke hampir seluruh wilayah Indonesia. "Hari ini kita...
Mardani Ali Sera: Two-State Solution, Jalan Perdamaian Israel- Palestina
12-06-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian di Palestina adalah dengan mewujudkan Two-State Solution. Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi narasumber secara daring dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema *“Peta Politik Prancis–Arab Saudi di ‘Two-State Solution’, Redam Konflik...
Nasir Djamil Nilai Perlu Langkah Efektif Selesaikan Sengketa Kepemilikan 4 Pulau
12-06-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menilai persoalan dokumentasi terhadap kepemilikan empat Pulau yang disengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara (sumut) belum selesai sepenuhnya, meski Kemendagri telah menyatakan 4 Pulau itu kini milik Sumut. "Soal dokumentasi itupun masih diperdebatkan," ujar Nasir Djamil, Kamis (12/6/2025). Legislator asal Aceh...
Akhiri Konflik Israel-Palestina, Dorong Implementasi Solusi Dua Negara
12-06-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam mendorong implementasi Two-State Solution guna mengakhiri konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Dalam paparannya saat hadir menjadi narasumber, Rizki menyoroti semakin terbukanya mata dunia terhadap kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Gaza sejak Oktober...
Puan Sebut Pengoplosan Gas Subsidi Kejahatan yang Ancam Keselamatan Rakyat
12-06-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan keprihatinannya atas kasus pengoplosan gas subsidi yang kembali ditemukan di tiga titik di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Puan menegaskan, Pemerintah tak boleh menutup mata atas kejahatan terhadap rakyat kecil ini. Menurut Puan, praktik ilegal tersebut bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam...
Visitor Counter
  • Jumlah Pengunjung Hari Ini =
  • Jumlah Pengunjung Kemarin = 0
  • Total Pengunjung = 36933
Unduh Aplikasi
Statistik JDIH DPR

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)


KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2025-05-05
2/2021: Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang -Undangan Legislatif melalui Penyesuaian/Inpassing
2025-03-07
1/2025: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB
2024-10-22
1/2024: Peraturan DPR RI tantang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Akhir Masa Keanggotaan
2024-10-21
2/2024: Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2024-06-13
1/2020: Tata Tertib
2024-01-09
15/2023: Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dokumen Hukum Terpopuler
2002-04-10
Undang-Undang: Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan
2003-07-08
Undang-Undang: Sistem Pendidikan Nasional
2011-06-28
Undang-Undang: Mata Uang
2003-03-25
Undang-Undang: Ketenagakerjaan
2008-04-30
Undang-Undang: Keterbukaan Informasi Publik
2004-10-05
Undang-Undang: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
GALERI
Penerimaan cinderamata dari Perwakilan Pemerintah Kota Denpasar
Pemaparan materi Inovasi yang telah dilakukan oleh JDIH Pemkot Denpasar
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Banchmarking ke JDIH Setda Provinsi NTB.
-Banchmarking ke JDIH Setda Provinsi NTB.
Media Sosial

Sebuah kiriman dibagikan oleh Biro Hukum & Dumas SetjenDPRRI (@biro_hukumdandumasdpr)

Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN

Warning: Undefined variable $data in C:\www\jdih\application\modules\default\controllers\IndexController.php on line 77
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • JURNAL KAJIAN
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • PROCEEDING
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
  • INFO LEGISLASI
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI