Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
JDIH Setjen DPR RI - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI
  • DPR RI - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
    • DOKUMEN LANGKA
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
    • PROLEGSET PERSEKJEN
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
    • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
    • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
    • POLICY BRIEF
    • PARLIAMENTARY REVIEW
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
Komisi IV Soroti Perlindungan Manggala Agni di Tengah Ancaman Karhutla yang Kian Meningkat
03-07-2026 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Komisi IV DPR RI menyoroti pentingnya penguatan perlindungan bagi personel Manggala Agni dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meningkat. Selain memastikan kesiapan peralatan dan personel, Komisi IV menilai jaminan kesehatan dan asuransi jiwa bagi petugas di lapangan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Hal tersebut...
Legislator Minta BPS Perkuat Edukasi Publik agar Sensus Ekonomi Tak Disalahpahami
03-07-2026 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait tujuan berbagai kegiatan pendataan dan survei. Menurutnya, masih terdapat sebagian masyarakat yang salah memahami kegiatan statistik pemerintah, bahkan menganggap pendataan dilakukan untuk mencari objek pajak baru. Kondisi tersebut...
Komisi X Dorong Penguatan Kelembagaan BPS melalui RUU Statistik
03-07-2026 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Menurutnya, penguatan institusi menjadi kunci agar BPS mampu menghasilkan data statistik yang semakin berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan publik yang tepat sasaran. "Topik kita penguatan...
Kunjungi Korban Penyekapan di RSHS Bandung, DPR Pastikan Pemulihan Yuvita Jadi Prioritas
03-07-2026 /
PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sari Yuliati melakukan kunjungan kemanusiaan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung untuk memantau penanganan Yuvita, korban penyekapan yang kini tengah menjalani perawatan intensif. Usai agenda tersebut, dirinya menegaskan bahwa kehadirannya di rumah sakit bukan untuk membahas proses...
Komisi X Himpun Masukan di Sumbar, Perkuat Substansi RUU Statistik
03-07-2026 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Padang — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik Komisi X DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Barat, Jumat (3/7/2026), guna menghimpun masukan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan para pemangku kepentingan daerah sebagai bahan penyempurnaan substansi RUU tentang Statistik. Wakil Ketua Komisi...
Kaji Konsep Statistik Resmi Negara dalam Pembaruan RUU Statistik
03-07-2026 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Makassar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa konsep Statistik Resmi Negara (SRN) menjadi salah satu substansi penting yang tengah dikaji dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Konsep tersebut dinilai perlu diakomodasi sebagai bagian dari pembaruan sistem statistik nasional yang lebih adaptif terhadap...
Oknum Polri Diduga Lakukan Penyiksaan, Abdullah: Pengkhianatan terhadap Institusi!
03-07-2026 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengaku kecewa dan geram atas dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial M (30) yang diduga dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri di Jateng. Apabila seluruh dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, tindakan pelaku, menurutnya, merupakan pengkhianatan terhadap tugas dan...
Lantik Pejabat di Setjen DPR RI, Suprihartini Tekankan Profesionalisme dan Integritas
03-07-2026 / SEKRETARIAT JENDERAL
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini melantik sejumlah Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, di Ruang Delegasi VVIP, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2026). Pelantikan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi melalui pengisian jabatan yang kosong akibat purnabakti,...
Diplomasi Parlemen Jembatani Pekerja Kreatif di Daerah dengan Perdagangan Global
03-07-2026 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Semarang – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah dengan mendorong terciptanya payung hukum yang lebih komprehensif bagi para pekerjanya. Langkah ini dinilai krusial agar industri kreatif di Jawa Tengah tidak hanya unggul dalam kualitas karya, tetapi juga mampu memberikan jaminan kesejahteraan...
Visitor Counter
  • Jumlah Pengunjung Hari Ini = 129
  • Jumlah Pengunjung Kemarin = 196
  • Total Pengunjung = 65263
Unduh Aplikasi
Statistik JDIH DPR

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)


KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2026-02-26
3/2025: Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2026-01-08
10/2025: Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
11/2025: Penetapan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2025-12-19
9/2025: Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2025-12-02
8/2025: Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2025-10-22
5/2025: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025-2029
Dokumen Hukum Terpopuler
Undang-Undang: Narkotika
Undang-Undang: Ketenagakerjaan
Undang-Undang: Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang: Psikotropika
Undang-Undang: Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang: Kepariwisataan

GALERI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
Media Sosial

Sebuah kiriman dibagikan oleh Biro Hukum & Dumas SetjenDPRRI (@biro_hukumdandumasdpr)

Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN
DPR RI
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
  • DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
  • PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
  • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
  • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
  • POLICY BRIEF
  • PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI