Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat
  • Dewan Perwakilan Rakyat
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • JURNAL KAJIAN
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • PROCEEDING
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
    • INFO LEGISLASI
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
Legislator Nilai Isu Pengelolaan Ruang Udara Tak Lagi Signifikan
01-07-2025 / PANITIA KHUSUS
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara Mori Hanafi menilai bahwa persoalan pengelolaan ruang udara nasional, khususnya terkait pembatasan wilayah tertentu, tidak lagi menjadi isu utama dalam dunia penerbangan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama perwakilan maskapai penerbangan nasional seperti...
Respon Tantangan Era Digital, Legislator Dorong Revisi UU Perlindungan Konsumen
01-07-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Ismail Bachtiar, mendorong percepatan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menjawab tantangan era digital. Ia menilai, perlindungan hukum bagi konsumen digital kini menjadi kebutuhan mendesak seiring makin dominannya gaya hidup berbasis transaksi elektronik di tengah masyarakat. “Memang isu ini dimunculkan, lalu didorong untuk dilakukan...
Nevi Zuairina: Jangan Salahgunakan Dana Publik, BUMN Harus Akuntabel
01-07-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina memperingatkan tiga BUMN agar tidak bergantung pada fasilitas negara semata sekaligus memastikan pengelolaan dana publik berjalan secara transparan dan akuntabel. Ia pun menekankan dana yang dikelola berasal dari rakyat ini tidak boleh disia-siakan. “Ini bukan uang negara untuk main-main. Ini dana...
DPR Setujui Renstra 2025–2029, Fraksi-Fraksi Soroti Penguatan Fungsi Parlemen
01-07-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI secara resmi menyetujui 'Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029' dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (1/7/2025). Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dan menjadi momentum penting bagi arah strategis Parlemen dalam lima tahun mendatang menuju visi...
Komisi II Pertanyakan Konsistensi MK dalam Putusan Pemisahan Pemilu
01-07-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah (Pilkada) kontradiktif dengan Putusan MK sebelumnya pada tahun 2019. Komisi II DPR RI pun menekankan tiga poin penting dalam mencermati implikasi dari putusan...
DPR Setujui Bahas Renstra 2025-2029 di Baleg
01-07-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui usulan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Peraturan DPR RI tentang Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan IV Tahun...
Ramson Siagian Ingatkan ESDM & SKK Migas Bekerja Keras Tingkatkan Lifting Migas
01-07-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Perlunya peningkatan kinerja lifting minyak dan gas bumi nasional serta percepatan reformasi regulasi sektor hulu energi demi mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional menjadi sorotan utama Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian. Terlebih, Presiden sempat memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM dan jajaran, termasuk SKK Migas dan...
Kemenpar Perlu Optimalkan Manajemen Krisis, Buntut Insiden Juliana di Rinjani
01-07-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menekankan pentingnya evaluasi terhadap faktor pengawasan terhadap wisata ekstrem di Tanah Air usai insiden jatuhnya turis asal Brasil, Juliana Marins (27) di Gunung Rinjani yang kemudian ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Hal ini demi memastikan pariwisata Indonesia tidak terdampak...
Upacara Hari Bhayangkara, Puan: Kekuatan Polri Ada Pada Kepercayaan Rakyat
01-07-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara dan syukuran Hari Bhayangkara ke-79. Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara, serta para pejabat tinggi negara, jajaran TNI-Polri, dan tokoh nasional lainnya. Puncak Hari Bhayangkara atau HUT ke-79 Polri digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat,...
Visitor Counter
  • Jumlah Pengunjung Hari Ini =
  • Jumlah Pengunjung Kemarin = 0
  • Total Pengunjung = 36933
Unduh Aplikasi
Statistik JDIH DPR

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)


KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2025-05-05
2/2021: Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang -Undangan Legislatif melalui Penyesuaian/Inpassing
2025-03-07
1/2025: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB
2024-10-22
1/2024: Peraturan DPR RI tantang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Akhir Masa Keanggotaan
2024-10-21
2/2024: Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2024-06-13
1/2020: Tata Tertib
2024-01-09
15/2023: Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dokumen Hukum Terpopuler
2003-07-08
Undang-Undang: Sistem Pendidikan Nasional
2003-03-25
Undang-Undang: Ketenagakerjaan
2002-04-10
Undang-Undang: Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan
2011-06-28
Undang-Undang: Mata Uang
2004-10-05
Undang-Undang: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2008-04-30
Undang-Undang: Keterbukaan Informasi Publik
GALERI
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Penerimaan cinderamata dari Perwakilan Pemerintah Kota Denpasar
Pemaparan materi Inovasi yang telah dilakukan oleh JDIH Pemkot Denpasar
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Media Sosial

Sebuah kiriman dibagikan oleh Biro Hukum & Dumas SetjenDPRRI (@biro_hukumdandumasdpr)

Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN

Warning: Undefined variable $data in C:\www\jdih\application\modules\default\controllers\IndexController.php on line 77
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • JURNAL KAJIAN
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • PROCEEDING
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
  • INFO LEGISLASI
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI