Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat
  • Dewan Perwakilan Rakyat
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
    • DOKUMEN LANGKA
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
    • PROLEGSET PERSEKJEN
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
    • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
    • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
    • POLICY BRIEF
    • PARLIAMENTARY REVIEW
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
Soedeson Tandra: MKMK Tak Berwenang Batalkan Keppres Pengangkatan Hakim MK
12-02-2026 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Soedeson menekankan pentingnya melihat persoalan tersebut dalam kerangka negara hukum. Penegasan tersebut disampaikan Soedeson saat menjadi narasumber dalam Diskusi Dialektika...
Efektivitas Denda Rp1 Triliun bagi Pinjol Ilegal Dipertanyakan
12-02-2026 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mempertanyakan efektivitas sanksi denda Rp1 triliun bagi penyelenggara pinjaman online (pinjol) ilegal yang tertuang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) tahun 2023. Ia menyayangkan meski denda selangit sudah ditetapkan, kenyataannya pinjol ilegal masih leluasa beroperasi dan merugikan...
Komisi XII Dorong Pengembangan Bioetanol untuk Kurangi Impor BBM
12-02-2026 /
PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon mendorong pengembangan energi baru berbasis bioenergi, khususnya bioetanol, sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM). Hal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan PT Pertamina NRE Pilot Bioetanol saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Bandung,...
Surya Utama: BKSAP Tempuh Diplomasi Parlemen untuk Lindungi Pekerja Migran Indonesia
12-02-2026 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan - Dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penipuan daring berkedok pekerja migran kembali menjadi sorotan akhir-akhir ini. Persoalan tersebut turut menjadi perhatian dan bahan diskusi dalam kegiatan Diseminasi Diplomasi Parlemen DPR RI di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Tangerang Selatan, Banten, Selasa (10/2/2026) Anggota Badan Kerja Sama...
Komisi XI Pastikan ‘Meaningful Participation’ dan Independensi Lembaga dalam Pembahasan RUU PPSK
12-02-2026 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan akademisi dan pelaku industri keuangan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis...
Kunjungi Banyuwangi, Komisi X Tekankan Komitmen Pusat–Daerah Lindungi Warisan Sejarah
12-02-2026 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Banyuwangi – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan perlunya langkah konkret dan komitmen kuat dari pemerintah pusat hingga daerah untuk menyelamatkan dan melestarikan cagar budaya di Kabupaten Banyuwangi. Hal itu disampaikan usai pertemuan dengan Bupati Banyuwangi, Dinas Kebudayaan, Balai Pelestarian, serta komunitas dan pemangku adat budaya...
Komisi I Ungkap Maraknya Praktik BTS Palsu, Minta Komdigi Segera Bentuk Tim Penindakan
12-02-2026 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, BANDUNG - Komisi I DPR RI menyoroti maraknya praktik BTS palsu yang digunakan untuk penipuan digital. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengaku prihatin dengan modus operandi yang semakin canggih dan merugikan masyarakat. “Tadi dijelaskan kita juga ada BTS palsu. Ngeri juga. Alatnya ditaruh di mobil, muter-muter...
Komisi VI Dorong Koperasi Desa Merah Putih Jadi Agen Resmi Produk Pertamina
11-02-2026 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menegaskan dorongan kuat agar PT Pertamina (Persero) beserta seluruh subholding berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal itu dalam rangka untuk menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai agen resmi seluruh produk Pertamina yang disalurkan hingga ke...
Imbas Maraknya Konflik Warga, Polri Harus Perkuat Literasi Hukum dan HAM hingga Tingkat RT/RW
11-02-2026 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk lebih proaktif meningkatkan literasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) hingga tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Penguatan tersebut dinilai penting guna mencegah maraknya konflik horizontal antarwarga yang belakangan kerap terjadi di...
Visitor Counter
  • Jumlah Pengunjung Hari Ini = 90
  • Jumlah Pengunjung Kemarin = 371
  • Total Pengunjung = 51479
Unduh Aplikasi
Statistik JDIH DPR

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)


KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2026-01-08
10/2025: Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
11/2025: Penetapan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2025-12-19
9/2025: Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2025-12-02
8/2025: Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2025-10-22
5/2025: Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2025-2029
7/2025: Mekanisme Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dokumen Hukum Terpopuler
Undang-Undang: Narkotika
Undang-Undang: Ketenagakerjaan
Undang-Undang: Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang: Psikotropika
Undang-Undang: Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang: Mahkamah Konstitusi

GALERI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
KUNJUNGAN BENCHMARKING JDIH SETJEN DPR RI KE JDIH SETDA KOTA BANDUNG
Media Sosial

Sebuah kiriman dibagikan oleh Biro Hukum & Dumas SetjenDPRRI (@biro_hukumdandumasdpr)

Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
  • DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
  • PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
  • INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
  • INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
  • POLICY BRIEF
  • PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
DOKUMEN LANGKA
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
PROLEGSET PERSEKJEN
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI PUUPOLHUKHAM
INFO LEGISLASI PUUEKKUKESRA
POLICY BRIEF
PARLIAMENTARY REVIEW
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI