Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat
  • Dewan Perwakilan Rakyat
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • JURNAL KAJIAN
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • PROCEEDING
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

  • ARSIP
    • 2025
    • 2024
    • 2023
    • 2022
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
    • 2007
    • 2006
    • 2005
    • 2004
    • 2003
    • 2002
    • 2001
    • 2000
    • 1999
    • 1998
    • 1997
    • 1996
    • 1995
    • 1994
    • 1993
    • 1992
    • 1991
    • 1990
    • 1989
    • 1988
    • 1987
    • 1986
    • 1985
    • 1984
    • 1983
    • 1982
    • 1981
    • 1980
    • 1979
    • 1978
    • 1977
    • 1976
    • 1975
    • 1974
    • 1973
    • 1972
    • 1971
    • 1970
    • 1969
    • 11
ARSIP
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1987
  • 1986
  • 1985
  • 1984
  • 1983
  • 1982
  • 1981
  • 1980
  • 1979
  • 1978
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1974
  • 1973
  • 1972
  • 1971
  • 1970
  • 1969
  • 11

Instruksi Presiden

TAHUN 1973
# TENTANG DOKUMEN
1
Menugaskan kepada menteri Luar negeri (ketua Delegasi Republik Indonesia) pada Konperensi Internasional mengenai Vietnam di Paris tanggal 20 Pebruari 1973 sampai selesai (rahasia)
2
Pembelian beras dalam negeri untuk tahun 1973/1974
3
Persiapan pelaksanaan bantuan untuk pembangunan Kabupaten dan Kotamadya
4
Unit Desa
5
Pengadaan beras dan usaha peningkatan produksi pangan
6
menetapkan kebijaksanaan untuk mengadakan pungutan/besarnja tarif supaja mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri Keuangan
7
Petunjuk-petunjuk pengarahan bagi Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Tingkat Tinggi dari Negara-negara non Aligneg di Aljazair pada tanggal 29 Agustus hingga 8 September 1973
8
Petunjuk-petunjuk umum untuk Delegasi Indonesia pada Sidang Umum PBB ke 28 di new York
9
Pelaksanaan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya
10
Program bantuan pembangunan sekolah dasar
11
Kepada Menteri Kabinet Pembangunan II, Menteri Keuangan selaku Saham dari penyertaan modal negara dalam Perusahaan Perseroan (Persero) agar memperhatikan dan mempergunakan pedoman-pedoman hubungan dan tatakerja antara Menteri-menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan Usaha persero
12
Petunjuk umum untuk Delegasi Indonesia pada konperernsi Antar Pemerintah se Asia tentang kebijaksanaan kebudayaan di Yogyakarta
13
Larangan perjudian bagi Pegawai Negeri/Anggota ABRI
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • JURNAL KAJIAN
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • PROCEEDING
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI