Instruksi Presiden

TAHUN 1998
# TENTANG DOKUMEN
1
Larangan Pengenaan Pungutan atas Barang-barang Ekspor.
2
Perdagangan antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II/Pulau.
3
Penghentian Bantuan Keuangan kepada PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).
4
Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional.
5
Penghentian Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat.
6
Penanaman Modal Asing di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit.
7
Penetapan Harga Dasar Gabah.
8
Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan.
9
Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
10
Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
11
Penyelenggaraan Pengawasan Pembangunan.
12
Penetapan Harga Dasar Gabah.
13
Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan.
14
Penyusunan RUU tentang Bank Sentral dan RUU tentang Perubahan atas UU tentang Perbankan.
15
Pengalihan Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Pendayagunaan BUMN.
17
Langkah-langkah Terpadu Guna Menyusun atau Menyempurnakan Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang Diperlukan untuk Mempercepat Pelaksanaan dan Perwujudan Reformasi di Bidang Politik, Hukum, dan Ekonomi.
18
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian.
19
Penetapan Harga Dasar Gabah.
20
Penetapan Sumber-sumber Dana Yayasan.
21
Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.
22
Penghapusan Kewajiban Memiliki Rekomendasi Instansi Teknis dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal.
23
Penghapusan Ketentuan Kewajiban Memiliki Surat Persetujuan Prinsip dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal di Daerah.
24
Pemulihan Kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Pasir Laut di Daerah Lepas Pantai Perairan Pulau Batam dan Sekitarnya.
25
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
26
Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Perumusan dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
27
Perubahan atas Inpres Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
28
Pelaksanaan Tugas Sekretariat Wakil Presiden.
29
Koordinasi Tindak Lanjut Ketetapan-Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa MPR RI Tahun 1998.
30
Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
32
Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras.
33
Industri-industri yang Tergolong Strategis.