JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Instruksi Presiden

TAHUN 1999

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Pengiriman Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
2	Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara RI dari Angkatan Bersenjata RI.
3	Pembaharuan Kebijaksanaan Pengelolaan Irigasi.
4	Pelaksanaan Ketentuan Keppres No. 56 Tahun 1996 dan Inpres No. 26 Tahun 1998 oleh Para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
5	Langkah-langkah Pemantapan dalam Rangka Pelaksanaan Persetujuan antara RI dan Republik Portugal mengenai Masalah Timor Timur.
7	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6	Instruksi Untuk Meneliti Kebenaran Adanya Harta Kekayaan Mantan Presiden Suharto Di Luar Negeri
8	Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi.
9	Penerbitan Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
10	Pemberdayaan Usaha Menengah.
11	Penanganan Pengungsi Pasca Jajak Pendapat Rakyat Timor Timur.
12	Pemulihan Kehidupan Masyarakat di Daerah Provinsi Timor Timur.
13	Bantuan kepada Komisi Pencari Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasca Jajak Pendapat di Daerah Provinsi Timor Timur.
14	Pengelolaan Program Aksi Kependudukan di Indonesia.
15	Pengumuman Laporan Audit Bentuk Long Form oleh Price Waterhouse Coopers tentang Bank Bali.
16	Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal Menjadi Tahun Takwim.