Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat
  • Dewan Perwakilan Rakyat
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • JURNAL KAJIAN
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • PROCEEDING
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
    • INFO LEGISLASI
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
Lasarus Dorong Sinergi Lintas Lembaga, Selesaikan Pembebasan Lahan Tol Harbour Road II
26-06-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat proses pembebasan lahan dalam proyek pembangunan Jalan Tol Harbour Road II. Menurutnya, keterlambatan penyelesaian lahan menjadi hambatan utama dalam melanjutkan pembangunan tol yang sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta. “Kalau...
Kejagung Teken MoU soal Penyadapan, Puan: Perhatikan Hak Atas Perlindungan Data Pribadi
26-06-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya menjaga batas antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara di tengah kerja sama antara Kejaksaan Agung (Kejagung) dan sektor telekomunikasi. Hal ini disampaikan Puan menyusul penandatanganan nota kesepahaman antara Kejagung dengan empat operator telekomunikasi nasional yang membuka kemungkinan...
Waka DPR Cucun Dorong Pembentukan Ditjen Pesantren untuk Urusi Lembaga Pendidikan Keagamaan
26-06-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan DPR RI akan mendorong pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Ditjen Pesantren disebutnya penting agar Negara semakin fokus mengurus lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang kini jumlahnya sudah lebih dari 350 pesantren. "Saya sebagai Wakil Ketua DPR RI mengapresiasi langkah PKB dengan pemerintah...
Komisi I: PBB Kerap Lumpuh Akibat Hak Veto, Reformasi Mendesak Dilakukan
26-06-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai bahwa peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kerap tidak berjalan efektif ketika negara-negara pemilik hak veto memiliki kepentingan langsung dalam konflik. “Setiap Israel seolah-olah bebas melakukan apa saja kayak negara yang kebal hukum. Karena setiap ada pembahasan soal Israel, Amerika selalu mem-veto,”...
Dorong Revisi UU Jalan, Roberth Rouw Bela Supir Truk ODOL: Mereka Hanya Pekerja!
26-06-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Cilegon - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menegaskan pentingnya revisi Undang-UndangNomor 38 Tahun 2004terkait Jalan, khususnya menyangkut persoalankendaraan over dimension dan overloading (ODOL). Hal ini terkait dengan penindakan yang selama ini dianggap tidak adil kepada para sopir truk. Hal ini disampaikannya usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik...
Aksesi OECD Dorong Indonesia Lakukan Reformasi Hukum Anti-Suap dan Regulasi Statistik
26-06-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan - Proses aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (The Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) mensyaratkan penyesuaian sejumlah regulasi nasional, termasuk dalam hal statistik dan pemberantasan suap lintas negara. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, menyatakan bahwa DPR siap menjalankan peran legislatifnya...
Adaptif Kebutuhan Zaman, Komisi VI Terima Naskah Akademik RUU Perlindungan Konsumen
26-06-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid secara resmi menerima naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen yang disusun oleh Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI (BK Setjen DPR RI). Agenda penyerahan dokumen ini menjadi tonggak penting sebagai upaya memperkuat payung hukum bagi konsumen di...
Posisi 50.971 Kepala Sekolah Kosong, DPR Minta Pemda dan Pusat Perkuat Koordinasi
26-06-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) mengungkap bahwa hingga pertengahan 2025 terdapat kekosongan posisi kepala sekolah di 50.971 satuan pendidikan. Melihat hal tersebut Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat dan...
Sinkronisasi Regulasi Jadi Peran Penting DPR dalam Aksesi OECD
26-06-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan - Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan dukungan terhadap upaya pemerintah mempercepat proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Komitmen ini disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mengoptimalkan Peran...
Visitor Counter
  • Jumlah Pengunjung Hari Ini =
  • Jumlah Pengunjung Kemarin = 0
  • Total Pengunjung = 36933
Unduh Aplikasi
Statistik JDIH DPR

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)


KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2025-05-05
2/2021: Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang -Undangan Legislatif melalui Penyesuaian/Inpassing
2025-03-07
1/2025: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB
2024-10-22
1/2024: Peraturan DPR RI tantang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Akhir Masa Keanggotaan
2024-10-21
2/2024: Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2024-06-13
1/2020: Tata Tertib
2024-01-09
15/2023: Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dokumen Hukum Terpopuler
2003-07-08
Undang-Undang: Sistem Pendidikan Nasional
2002-04-10
Undang-Undang: Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan
2003-03-25
Undang-Undang: Ketenagakerjaan
2011-06-28
Undang-Undang: Mata Uang
2004-10-05
Undang-Undang: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2008-04-30
Undang-Undang: Keterbukaan Informasi Publik
GALERI
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Penerimaan cinderamata dari Perwakilan Pemerintah Kota Denpasar
Pemaparan materi Inovasi yang telah dilakukan oleh JDIH Pemkot Denpasar
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Media Sosial

Sebuah kiriman dibagikan oleh Biro Hukum & Dumas SetjenDPRRI (@biro_hukumdandumasdpr)

Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN

Warning: Undefined variable $data in C:\www\jdih\application\modules\default\controllers\IndexController.php on line 77
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • JURNAL KAJIAN
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • PROCEEDING
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
  • INFO LEGISLASI
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI