Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat
  • Dewan Perwakilan Rakyat
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • JURNAL KAJIAN
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • PROCEEDING
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
    • INFO LEGISLASI
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
Puan Minta Penyimpangan Penerimaan Siswa Baru Ditindak Tegas, Dorong Evaluasi Sistem Pendaftaran
17-06-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kisruh pendaftaran siswa baru yang kembali terjadi untuk tahun ajaran baru 2025-2026. Menurutnya, persoalan berulang saat pendaftaran anak sekolah ini menjadi cerminan masih kurang maksimalnya sistem pendidikan nasional. "Setiap tahun, masalahnya nyaris sama, antrean sejak subuh, sistem digital yang eror, data domisili...
Legislator Kritik Gus Ulil: Faktanya Eksplorasi Tambang Belum Mampu Sejahterakan Rakyat
17-06-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengkritisi pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla yang menyebut penolakan tambang secara ekstrem atau kepedulian yang berlebihan terhadap isu lingkungan bisa membawa dampak negatif bagi masyarakat. Ia tak sepakat dengan argumen tersebut. Sebagai anggota Komisi IV DPR...
Momen Kepulangan, Timwas Haji Imbau Jemaah Jangan Bawa Barang Berlebihan
17-06-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Jemaah haji Indonesia dijadwalkan menjalani kepulangan perdana pada hari Rabu (11/6/2025). Anggota Tim Pengawas Haji DPR, Anggia Ermarini mengimbau jemaah haji tidak membawa barang-barang yang berlebihan saat kembali dari tanah suci. "Kami memahami bahwa jemaah haji seringkali ingin membeli barang untuk menjadi oleh-oleh bagi keluarga di tanah air....
RUU Penyiaran Harus Adaptif terhadap Era Digital, Perlu Reformulasi Kewenangan
17-06-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran kembali menjadi sorotan dalam Forum Legislasi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI. Forum bertema “Menjawab Tantangan Era Digital Lewat RUU Penyiaran Baru” ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar...
Legislator Komisi II Minta Semua Pihak Tak Memperkeruh Suasana Sengketa 4 Pulau
17-06-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin minta semua pihak tidak memperkeruh suasana sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Sampai keputusan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai pimpinan tertinggi negara telah dihasilkan. “Jangan kemudian setiap ada kebijakan yang menurut versi kita antara seharusnya dan kenyataan tidak sesuai,...
Bahas RUU KUHAP, Komisi III Serap Masukan Perhimpunan Advokat Indonesia
17-06-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai revisi UU KUHAP perlu digulirkan karena membutuhkan penyesuaian dengan perkembangan zaman sejak diundangkan puluhan tahun silam. Selain itu, agar keberlakuannya dapat bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Januari 2026. DPR sudah memutuskan RUU KUHAP menjadi RUU usul inisiatif...
Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan WNI di Iran dan Israel, Serukan Perang Dihentikan!
16-06-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah terus memantau dan memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik di Iran dan Israel, menyusul eskalasi militer antara kedua negara tersebut. Ia mengatakan keselamatan WNI harus menjadi prioritas. “Pemerintah harus selalu memastikan keselamatan WNI kita, khususnya yang...
Legislator Usul Tetapkan Batas Wilayah Diatur UU, Antisipasi Polemik Seperti Aceh-Sumut
16-06-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengusulkan perihal penetapan batas wilayah diatur dengan undang-undang (UU) tersendiri menyusul polemik sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Ia juga mendorong agar dilakukan revisi terhadap sejumlah beleid Pemerintah terkait persoalan ini. Hal itu dikatakan Irawan sebagai...
BURT Tekankan Optimalkan Layanan KAI untuk Publik
15-06-2025 / B.U.R.T.
PARLEMENTARIA, Surabaya — Dalam rangka memastikan efektivitas fasilitas yang diberikan kepada anggota DPR RI, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau langsung implementasi SOP layanan keanggotaan di Stasiun Pasar Turi, Surabaya. Kunjungan ini diterima langsung oleh jajaran manajemen PT KAI dengan penuh keterbukaan dan sinergi. Eko Wahyudi, Anggota BURT DPR...
Visitor Counter
  • Jumlah Pengunjung Hari Ini =
  • Jumlah Pengunjung Kemarin = 0
  • Total Pengunjung = 36933
Unduh Aplikasi
Statistik JDIH DPR

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)


KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2025-05-05
2/2021: Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang -Undangan Legislatif melalui Penyesuaian/Inpassing
2025-03-07
1/2025: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB
2024-10-22
1/2024: Peraturan DPR RI tantang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Akhir Masa Keanggotaan
2024-10-21
2/2024: Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2024-06-13
1/2020: Tata Tertib
2024-01-09
15/2023: Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Dokumen Hukum Terpopuler
2002-04-10
Undang-Undang: Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan
2003-07-08
Undang-Undang: Sistem Pendidikan Nasional
2003-03-25
Undang-Undang: Ketenagakerjaan
2011-06-28
Undang-Undang: Mata Uang
2004-10-05
Undang-Undang: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2008-04-30
Undang-Undang: Keterbukaan Informasi Publik
GALERI
Penerimaan cinderamata dari Perwakilan Pemerintah Kota Denpasar
Pemaparan materi Inovasi yang telah dilakukan oleh JDIH Pemkot Denpasar
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Banchmarking ke JDIH Setda Provinsi NTB.
-Banchmarking ke JDIH Setda Provinsi NTB.
Media Sosial

Sebuah kiriman dibagikan oleh Biro Hukum & Dumas SetjenDPRRI (@biro_hukumdandumasdpr)

Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN

Warning: Undefined variable $data in C:\www\jdih\application\modules\default\controllers\IndexController.php on line 77
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • JURNAL KAJIAN
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • PROCEEDING
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
  • INFO LEGISLASI
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI