Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat
  • Dewan Perwakilan Rakyat
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • JURNAL KAJIAN
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • PROCEEDING
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
    • INFO LEGISLASI
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
Tidak Tepat Kejati Maluku Terapkan Restorative Justice Kasus Narkotika!
29-05-2025 /
PARLEMENTARIA, Ambon - Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan keprihatinan dan mempertanyakan langkah Kejaksaan Tinggi Maluku yang menerapkanrestorative justice(RJ) dalam kasus penyalahgunaan narkotika. "Ada informasi awal bulan Mei, Kejati Maluku bersama jajarannya, Kejari Ambon, berhasil menghentikan penuntutan perkara narkotika berdasarkan keadilan RJ. Penyalahgunaan narkotika ini masih asing...
Fauzan Khalid Soroti Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi NTB
29-05-2025 /
PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sekaligus kondisi Bank NTB Syariah terkini dalam kunjungan ke Bank NTB Syariah di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungan yang dilakukan secara spontan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan dan evaluasi BUMD...
Digitalisasi Sertifikasi Tanah di NTB Terkendala Infrastruktur dan Literasi Masyarakat
29-05-2025 /
PARLEMENTARIA, Lombok - Digitalisasi dalam tata kelola pertanahan masih menemui tantangan serius di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, dalam kunjungan kerja pengawasan pertanahan dan tata ruang di Kota Lombok, NTB, Rabu (28/5/2025). Selama pertemuan berlangsung, ia menyoroti kompleksitas permasalahan yang tidak hanya...
Tanah Bertuan tapi Terlantar: Komisi II DPR Temukan Anomali Tata Ruang di NTB
29-05-2025 /
PARLEMENTARIA, Lombok - Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan sejumlah permasalahan serius dalam sektor pertanahan dan tata ruang saat melakukan kunjungan kerja pengawasan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam pertemuan dengan pejabat eselon I, Kepala Kanwil, dan seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-NTB, ia menyampaikan keprihatinannya terhadap...
Widya Pratiwi Komitmen Tambah Anggaran Polda Maluku Guna Penanganan Konflik Antar-Masyarakat
29-05-2025 /
PARLEMENTARIA, Maluku - Anggota Komisi III DPR RI, Widya Pratiwi, menyoroti seriusnya persoalan pertikaian antar-kelompok yang kerap terjadi di wilayah Maluku. Widya menegaskan perlunya perhatian khusus dari pihak kepolisian, khususnya Polda Maluku, untuk menyikapi berbagai konflik yang kerap muncul di beberapa daerah. “Kasus pertikaian antarkelompok yang beberapa kali terjadi ini tentunya...
Visitor Counter
  • Jumlah Pengunjung Hari Ini = 47
  • Jumlah Pengunjung Kemarin = 67
  • Total Pengunjung = 36324
Unduh Aplikasi
Statistik JDIH DPR

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)


KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2025-05-05
2/2021: Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang -Undangan Legislatif melalui Penyesuaian/Inpassing
2025-03-07
1/2025: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB
2024-10-22
1/2024: Peraturan DPR RI tantang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Akhir Masa Keanggotaan
2024-10-21
2/2024: Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2024-06-13
1/2020: Tata Tertib
2024-01-09
15/2023: Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
GALERI
Penerimaan cinderamata dari Perwakilan Pemerintah Kota Denpasar
Pemaparan materi Inovasi yang telah dilakukan oleh JDIH Pemkot Denpasar
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Banchmarking ke JDIH Setda Provinsi NTB.
-Banchmarking ke JDIH Setda Provinsi NTB.
Media Sosial

Sebuah kiriman dibagikan oleh Biro Hukum & Dumas SetjenDPRRI (@biro_hukumdandumasdpr)

Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • JURNAL KAJIAN
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • PROCEEDING
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
  • INFO LEGISLASI
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI