Dasco Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi Bebaskan WNI yang Ditahan di Myanmar

03-07-2025 / PARIPURNA

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad mendorong Pemerintah untuk segera melakukan langkah diplomatik guna membebaskan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) sekaligus selebgram bernama Arnold Putra yang saat ini ditahan oleh otoritas junta militer Myanmar.

 

“Kita mendorong Pemerintah untuk terus melakukan diplomasi. Untuk warga negara Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia,” tegas Dasco dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

 

Namun demikian, apabila jalur diplomasi menemui jalan buntu, Dasco menilai Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah alternatif berupa Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dasco menjelaskan bahwa OMSP merupakan bagian dari mandat Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang terbaru.

 

“Itu ada di Undang-Undang TNI. Apabila diplomasi gagal, kami akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi Operasi Militer Selain Perang. Operasi militer di luar perang, itu dijamin dalam perundangan TNI yang baru,” ujar Politisi Partai Gerindra tersebut.

 

Sebagaimana diketahui ramai diberitakan  di berbagai media nasional dan media sosial, seorang selebgram Indonesia bernama Arnold Putra diduga telah ditahan oleh junta militer Myanmar karena dituduh mendukung gerakan oposisi bersenjata di negara tersebut.

 

Hadir dalam konferensi pers tersebut Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa, serta Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurizal. (pun/aha)

BERITA TERKAIT
Sudah Dibahas di Periode Sebelumnya, Revisi UU MK Tinggal Disahkan di Paripurna
08-07-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan tidak ada pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau MK....
Apresiasi Defisit Rendah & Pertumbuhan Ekonomi, Evaluasi Penggunaan SAL
08-07-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta – Fraksi Partai Golkar mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi dan menyatakan persetujuan agar...
Dukung Pembahasan Lanjut RUU Pertanggungjawaban APBN 2024
08-07-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta – Fraksi PDI-Perjuangan menyatakan dukungannya untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Sebanyak 24 Calon Dubes Lolos Uji Kelayakan, DPR Siap Teruskan ke Presiden RI
08-07-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan 24 calon duta besar atau dubes Republik Indonesia lolos uji...