Dasco Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi Bebaskan WNI yang Ditahan di Myanmar

03-07-2025 / PARIPURNA

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad mendorong Pemerintah untuk segera melakukan langkah diplomatik guna membebaskan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) sekaligus selebgram bernama Arnold Putra yang saat ini ditahan oleh otoritas junta militer Myanmar.

 

“Kita mendorong Pemerintah untuk terus melakukan diplomasi. Untuk warga negara Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia,” tegas Dasco dalam konferensi pers usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

 

Namun demikian, apabila jalur diplomasi menemui jalan buntu, Dasco menilai Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah alternatif berupa Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dasco menjelaskan bahwa OMSP merupakan bagian dari mandat Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang terbaru.

 

“Itu ada di Undang-Undang TNI. Apabila diplomasi gagal, kami akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi Operasi Militer Selain Perang. Operasi militer di luar perang, itu dijamin dalam perundangan TNI yang baru,” ujar Politisi Partai Gerindra tersebut.

 

Sebagaimana diketahui ramai diberitakan  di berbagai media nasional dan media sosial, seorang selebgram Indonesia bernama Arnold Putra diduga telah ditahan oleh junta militer Myanmar karena dituduh mendukung gerakan oposisi bersenjata di negara tersebut.

 

Hadir dalam konferensi pers tersebut Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa, serta Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurizal. (pun/aha)

BERITA TERKAIT
DPR RI Resmi Setujui 11 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc MA Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna
18-08-2026 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta — Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 secara resmi menyetujui Laporan Komisi III...
Delapan Fraksi DPR Setujui RUU Migas jadi Usul Inisiatif DPR
18-08-2026 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Delapan fraksi DPR RI menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) untuk ditetapkan...
Hetifah: Evaluasi Buku Ajar Harus Selektif dan Bertahap
18-08-2026 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Evaluasi buku ajar sekolah perlu dilakukan secara selektif dan bertahap berdasarkan tingkat kebutuhan. Penggantian buku tidak harus...
Puan: Perpres Ojol Sedang Dibahas, Tunggu Keputusan Terbaik
18-08-2026 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan perkembangan terbaru terkait finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol)....