Apresiasi Defisit Rendah & Pertumbuhan Ekonomi, Evaluasi Penggunaan SAL

08-07-2025 / PARIPURNA

PARLEMENTARIA, Jakarta – Fraksi Partai Golkar mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi dan menyatakan persetujuan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 dilanjutkan. Meski demikian, Fraksi Partai Golkar menilai efektivitas penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) perlu dievaluasi.

 

“Fraksi Partai Golkar memandang penggunaan SAL untuk pembiayaan defisit APBN 2024 masih belum efisien, sehingga dibutuhkan penjelasan lebih rinci dari pemerintah terkait efektivitas dan efisiensi penggunaannya,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

 

Dalam pidatonya, Golkar menilai APBN 2024 cukup solid dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,03 persen dan inflasi terkendali di angka 1,57 persen. Defisit anggaran pun berhasil ditekan menjadi 2,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari target 2,37 persen.

 

Golkar juga mengapresiasi penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,57 persen, tingkat pengangguran 4,91 persen, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,02. Namun demikian, fraksi menyoroti capaian nilai tukar nelayan yang hanya berada di angka 101,7, jauh di bawah target 107–110.

 

“Tren penurunan nilai tukar nelayan ini merupakan kelanjutan dari capaian tahun sebelumnya. Pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih rinci terkait hal ini,” tegas Puteri.

 

Terkait laporan keuangan, Fraksi Golkar mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024, yang telah dipertahankan selama sembilan tahun berturut-turut. Meski demikian, masih terdapat dua Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

 

Golkar juga meminta agar kualitas pengelolaan keuangan dan kepatuhan kementerian/lembaga menjadi bahan pertimbangan dalam alokasi anggaran tahun-tahun berikutnya.

 

“Dengan mencermati laporan dan berbagai indikator tersebut, Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2024 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme,” pungkasnya. (hal/aha)

BERITA TERKAIT
Sudah Dibahas di Periode Sebelumnya, Revisi UU MK Tinggal Disahkan di Paripurna
08-07-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan tidak ada pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau MK....
Apresiasi Defisit Rendah & Pertumbuhan Ekonomi, Evaluasi Penggunaan SAL
08-07-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta – Fraksi Partai Golkar mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi dan menyatakan persetujuan agar...
Dukung Pembahasan Lanjut RUU Pertanggungjawaban APBN 2024
08-07-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta – Fraksi PDI-Perjuangan menyatakan dukungannya untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja...
Sebanyak 24 Calon Dubes Lolos Uji Kelayakan, DPR Siap Teruskan ke Presiden RI
08-07-2025 / PARIPURNA
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan 24 calon duta besar atau dubes Republik Indonesia lolos uji...