PARLEMENTARIA, Jakarta – Fraksi Partai Golkar mengapresiasi capaian pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi dan menyatakan persetujuan agar pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 dilanjutkan. Meski demikian, Fraksi Partai Golkar menilai efektivitas penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) perlu dievaluasi.

“Fraksi Partai Golkar memandang penggunaan SAL untuk pembiayaan defisit APBN 2024 masih belum efisien, sehingga dibutuhkan penjelasan lebih rinci dari pemerintah terkait efektivitas dan efisiensi penggunaannya,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin, dalam Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Dalam pidatonya, Golkar menilai APBN 2024 cukup solid dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,03 persen dan inflasi terkendali di angka 1,57 persen. Defisit anggaran pun berhasil ditekan menjadi 2,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari target 2,37 persen.

Golkar juga mengapresiasi penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,57 persen, tingkat pengangguran 4,91 persen, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 75,02. Namun demikian, fraksi menyoroti capaian nilai tukar nelayan yang hanya berada di angka 101,7, jauh di bawah target 107–110.

“Tren penurunan nilai tukar nelayan ini merupakan kelanjutan dari capaian tahun sebelumnya. Pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih rinci terkait hal ini,” tegas Puteri.

Terkait laporan keuangan, Fraksi Golkar mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024, yang telah dipertahankan selama sembilan tahun berturut-turut. Meski demikian, masih terdapat dua Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Golkar juga meminta agar kualitas pengelolaan keuangan dan kepatuhan kementerian/lembaga menjadi bahan pertimbangan dalam alokasi anggaran tahun-tahun berikutnya.

“Dengan mencermati laporan dan berbagai indikator tersebut, Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2024 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme,” pungkasnya. (hal/aha)