PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI  Denny Cagur menyoroti sejumlah persoalan dalam sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Ia menilai akses dan kualitas perguruan tinggi masih menghadapi tantangan yang cukup serius.

“Indonesia punya kurang lebih 4.500 perguruan tinggi, dengan total mahasiswa sekitar 8,6 juta,” kata Denny dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Meski jumlah perguruan tinggi cukup besar, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia masih tergolong rendah. Ia menyebut APK pada tahun 2024 baru mencapai 38,4 persen, tertinggal jauh dibandingkan negara-negara tetangga.

“Malaysia sudah di atas 45 persen, Thailand bahkan di atas 50 persen,” tegasnya.

Tak hanya soal akses, Ia juga menyoroti kualitas perguruan tinggi yang belum mampu bersaing di tingkat global. Berdasarkan data QS World University Ranking, hanya lima perguruan tinggi Indonesia yang masuk peringkat 500 besar dunia. “Belum ada satupun yang masuk ke 100 besar,” ujarnya.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menyoroti kesenjangan akses pendidikan tinggi antarwilayah. Ia menyebut provinsi di luar Pulau Jawa masih memiliki APK di bawah rata-rata nasional.

“Ini menunjukkan perlunya perhatian khusus untuk peningkatan akses dan pemerataan pendidikan,” jelasnya.

Ia berharap pengelolaan anggaran hasil relaksasi APBN bisa benar-benar diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Menurutnya, ini penting agar pendidikan di Indonesia bisa lebih berkeadilan.

“Pengelolaan anggaran harus mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan tinggi yang berkeadilan,” tegasnya.

Selain itu, Legislator dapil Jawa Barat II itu menilai pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L tahun 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat kualitas lulusan. Ia mendorong agar kebijakan yang disusun mampu mendorong penelitian dan inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa.

“Harus memperkuat penelitian dan mendorong inovasi teknologi yang selaras dengan pembangunan nasional,” pungkasnya. (gal/aha)