PARLEMENTARIA, Padang - Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menyoroti persoalan premanisme yang hingga kini masih menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam rapat kunjungan kerja bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajati) dan juga BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi), I Wayan Sudirta menegaskan bahwa penindakan terhadap premanisme harus menyasar gembong besar, bukan hanya pelaku kecil-kecilan di lapangan.

“Nggak ada gunanya menangkap yang kecil-kecil kalau yang besar nggak ditangkap. Ibarat pohon ilalang, kalau hanya dipotong daunnya tapi akarnya dibiarkan, begitu musim hujan, tumbuh lagi. Akarnya itu yang harus dicabut, supaya batang dan daunnya mati,” tegasnya usai kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Padang, Sumatera Barat, Rabu (28/5/2025).

Ia menyoroti belum adanya prioritas jelas dalam penindakan terhadap para gembong premanisme yang disebut sebagai “bos-bos” di balik aksi-aksi kriminal jalanan. Menurut Sudirta, pendekatan penegakan hukum harus menyentuh aktor intelektual di balik layar, bukan hanya pelaksana lapangan.

“Saya belum melihat secara jelas sejauh mana prioritas penangkapan terhadap para gembong ini menjadi fokus. Kalau yang besar ditangkap, otomatis yang kecil-kecil ikut tumbang,” tambahnya.

Selain itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyinggung soal peran organisasi masyarakat (ormas) yang kerap kali disalahgunakan oleh oknum-oknum preman sebagai tameng. Ia menegaskan bahwa bukan ormasnya yang harus diberantas, tetapi individu-individu di dalamnya yang melakukan pelanggaran hukum.

“Kalau undang-undang keormasan diterapkan, maka apabila anggotanya sering buat masalah, sanksinya bisa dari ringan sampai pembubaran. Masalahnya, banyak ormas yang tidak diawasi, tidak ada verifikasi atau laporan berkala.”

Lebih jauh, legislator Dapil Bali ini menyoroti efektivitas satuan tugas (satgas) penanganan premanisme yang dibentuk pemerintah. Ia mengingatkan agar satgas tidak sekadar menjadi proyek jangka pendek yang hilang arah ketika ketegangan mereda.

“Tantangannya berat. Satgas jangan diisi orang-orang struktural yang sibuk, yang hanya menganggap ini pekerjaan sampingan. Kalau begitu, satgas hanya akan hidup sementara lalu mati pelan-pelan.”

Ia menegaskan bahwa satgas yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut harus mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa keberhasilan satgas adalah pertaruhan kredibilitas dan kepemimpinan Menko Polhukam.

Terakhir, Sudirta menekankan bahwa keberadaan premanisme yang tak ditindak serius dapat berdampak besar terhadap ekonomi nasional. Menurutnya, ketakutan investor terhadap situasi keamanan dapat membuat mereka hengkang, yang pada gilirannya memperburuk pengangguran dan memicu ketegangan sosial.

“Kalau preman dibiarkan, investor lari. Investor lari, tenaga kerja nganggur. Kalau nganggur, bisa timbul kerusuhan. Masa kita mau negara ini mengalami kerusuhan karena preman?” tutupnya.(ysm/bia)