PARLEMENTARIA, Banyuwangi — Insiden tenggelamnya Kapal KMP Tunu Pratama Jaya mendorong Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (22/7/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk mengevaluasi aspek keselamatan pelayaran dan sistem pendukungnya, termasuk soal perlindungan asuransi kapal di Indonesia.

“Tadi saya dapat informasi dari Basarnas, masih bisa enggak bangkai kapal diangkat? Ternyata tergantung diasuransikan atau tidak, karena butuh biaya besar. Nah ini juga menjadi pelajaran bagi kita bersama,” ujar Anggota Komisi V DPR RI Sriyanto Saputro saat menyoroti pentingnya keberadaan asuransi kapal atau Protection & Indemnity (P&I) dalam penanganan kecelakaan laut. Ia menegaskan bahwa sistem perlindungan kapal masih minim, padahal sangat dibutuhkan dalam situasi darurat seperti pengangkatan bangkai kapal.

Menurutnya, selama ini hanya sedikit kapal di Indonesia yang memiliki perlindungan melalui skema P&I. Padahal, keberadaan asuransi tersebut tidak hanya menjamin keselamatan dan kenyamanan, tetapi juga dapat menjadi sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) jika dikelola dan ditertibkan secara sistematis.

“Kami dulu pernah berdiskusi juga dengan penyelenggara P&I. Ternyata memang masih minim dan kalau ditertibkan ke depan juga bisa menjadi PNBP. Ini jelas, sekali dayung dua pulau terlampaui. Keselamatan, ketenangan pemilik kapal, dan kenyamanan bersama bisa tercapai,” lanjutnya.

Sriyanto menekankan bahwa hal ini merupakan tugas bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan transportasi laut yang lebih aman, tertib, dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. (est/aha)