PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi penyimpangan dalam pengelolaan koperasi, terutama dalam program Koperasi Desa Merah Putih yang kini sedang digencarkan. Ia pun menegaskan bahwa banyak koperasi selama ini justru menyimpang dari prinsip dasar ekonomi kolektif dan dijadikan kendaraan bisnis pribadi.

“Banyak koperasi yang secara struktur memang terlihat milik bersama, tapi praktiknya dikendalikan oleh pemilik modal individu di balik layar,” ujar Ahmad Labib dalam agenda Forum Legislasi dengan tema 'RUU Perkoperasian Perkuat Peran Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi' di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Menurutnya, koperasi yang seharusnya menjadi jalan pemerataan justru berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan sekelompok kecil. Ia menyebut model seperti ini dapat menjadi 'oligarki terselubung' yang tidak jauh berbeda dengan praktik rentenir.

“Kadang koperasi jadi rentenir baru. Anggotanya banyak secara administratif, tapi kendali penuh ada pada satu pihak yang menyuntikkan modal,” imbuhnya.

Labib juga menyoroti pengalaman serupa di beberapa organisasi masyarakat yang membentuk badan usaha sendiri dan justru mematikan usaha mikro para anggotanya. “Saya pernah menyaksikan, ketika badan usaha milik ormas berkembang, usaha para anggota justru mati. Semua diserap ke satu entitas besar. Ini harus jadi pelajaran,” tegasnya.

Di sisi lain, dirinya mendorong agar program Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya fokus pada aspek legalitas dan pencapaian jumlah, tapi juga pada transparansi, akuntabilitas, dan semangat gotong royong yang sejati. “Kalau hanya dikejar cepat-cepat daftar dan punya badan hukum, tanpa menyiapkan SDM dan budaya bisnis kolektif, koperasi akan jadi museum baru. Cita-cita mulia tidak akan tercapai,” ujarnya.

Labib juga mendorong adanya keterlibatan generasi muda, terutama mahasiswa dari desa, sebagai pengelola koperasi agar mampu bersaing dan tidak tertinggal oleh pemain besar di sektor retail dan distribusi modern. “Saat ini tantangannya bukan hanya legalitas. Kita harus siapkan SDM, budaya bisnis, dan semangat komunal agar koperasi betul-betul menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat, bukan sekadar nama,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar itu. (um/aha)