PARLEMENTARIA, Kendari - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra kembali menekankan pentingnya evaluasi terhadap BUMD, terutama BUMD yang terus mengalami kerugian. Keberadaan BUMD yang terus merugi justru hanya membebani keuangan daerah. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan semangat Presiden Prabowo yang mengagendakan efisiensi anggaran pada pemerintahannya.

“Bubarkan saja (BUMD) yang kurang sehat ke depan harus kami minta kepada Gubernur dan para Bupati dan Wali Kota untuk mengevaluasi,” tegas Bahtra saat diwawancara usai menghadiri pertemuan dengan Wakil Gubernur Sultra dan seluruh kepala daerah tingkat kabupaten/kota se Provinsi Sultra, Rabu (7/5/2025).

Namun, Bahtra menegaskan bahwa BUMD yang dinilai sehat harus didukung secara penuh dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah Provinsi juga diminta untuk mendukung penuh BUMD yang menjalankan fungsi pelayanan publik dan penugasan khusus karena perannya yang vital dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Tetapi bagi BUMD-BUMD yang sifatnya pelayanan, penugasan khusus, nah itu yang menyangkut hak hidup orang banyak harus terus kita support,” terang Bahtra.

Anggota Dapil Sultra ini juga menyayangkan ketidakhadiran beberapa kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, forum pusat dan daerah ini justru akan menguntungkan kepala daerah karena menjadi wadah untuk menyampaikan persoalan di daerah agar segera ditindaklanjuti demi mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik.

“Itu catatan bagi kami ya, karena bagaimanapun ya kita kan Komisi 2 ini bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena sebenarnya begini ya, harusnya mereka datang karena dari segi banyak kebutuhan mereka kan banyak membutuhkan Kemendagri dan Pemerintah Pusat untuk melakukan percepatan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Provinsi Sultra Hugua menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPR ke Provinsi Sultra. Ia menilai kunjungan seperti ini menjadi upaya baik pemerintah pusat dalam mendorong percepatan program di daerah demi kesejahteraan masyarakat setempat. 

“Saya mengapresiasi kunjungan Komisi II saat ini dan pertemuan di kunspek Komisi II ini kan benar-benar Indonesia banget. Karena betul-betul yang hadir ya, disamping OPD Forkopimda, kemudian anggota DPRD Provinsi, Bupati Wali Kota Sesulawesi Tenggara Ini menurut saya, karena saya di Komisi 2 pernah, ini sesuatu yang luar biasa.” tutur Hugua.

Sebelumnya, pada Raker Komisi II dengan Mendagri dan Kepala Daerah se-Indonesia terkait transfer keuangan daerah dan pengelolaan BUMD dan BLUD pada 28-30 April 2025 lalu. Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra juga menyampaikan hal yang sama. Hal ini menjadi salah satu concern baginya, melihat beban keuangan daerah yang tinggi dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. “BUMD yang tidak sehat, kalau perlu bubarkan saja daripada menjadi beban. Kecuali yang menjalankan penugasan khusus seperti PDAM, itu penting untuk diperhatikan. Tapi kalau hanya jadi lahan parkir dan merugi terus, itu jelas tidak efektif!” pinta Bahtra. (nap/aha)