Rusda Mahmud: BUMD di Sultra Kurang Profesional, Banyak Diisi Tim Sukses

08-05-2025 / KOMISI II

PARLEMENTARIA, Kendari - Anggota Komisi II DPR RI Rusda Mahmud menilai lemahnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh rendahnya profesionalitas pengelola. Ia menyebutkan, banyak jabatan strategis BUMD diisi oleh orang-orang yang berasal dari tim sukses kepala daerah, bukan berdasarkan kompetensi manajerial.

 

“Nah saya juga menyampaikan bahwa sebenarnya salah satu faktor yang menyebabkan BUMD kita tidak maju-maju atau tidak profesional karena itu diisi semua oleh tim-tim sukses, sehingga tidak ada yang profesional. Sehingga saya tadi sarankan bahwa, supaya betul-betul mengevaluasi direktur-direktur BUMD ini,” kata Rusda kepada Parlementaria usai menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (7/5/2025).

 

Pada pertemuan yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Provinsi Sultra itu, Rusda menjelaskan bahwa penunjukan direktur utama atau manajemen BUMD masih menjadi hak prerogatif kepala daerah. Bahkan, terkait hal itu belum ada regulasi yang membatasi pengangkatan berdasarkan kedekatan politik. Sehingga, ia menilai perlu ada regulasi yang dibuat untuk mencegah ketidakprofesionaln BUMD. 

 

“Sebenarnya tidak ada aturan yang mengingat itu, artinya ini kan hak prerogatif bupati atau gubernur sehingga mungkin nanti kita usulkan untuk di Komisi II membuat aturan-aturan, regulasi sehingga bisa kita cegah hal-hal seperti itu karena susah ya, semua yang namanya calon pasti untuk membentuk tim sukses,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

 

Anggota Dapil Sultra ini mencontohkan salah satu praktik baik di Kabupaten Kolaka, di mana setelah pemilihan kepala daerah usai, kepala daerah tidak lagi membawa serta tim sukses ke dalam struktur pemerintahan maupun BUMD. Ia menilai praktik ini bisa menjadi rujukan untuk diterapkan oleh kepala daerah dalam menata ulang struktur manajemen agar lebih profesional, kompeten, dan bebas dari kepentingan politik pasca Pilkada.

 

“Nah inilah kalau kemarin itu ada yang bagus di Kolaka setelah selesai bahwa tim sukses sudah selesai, tidak ada lagi tim-tim sukses. Nah itu yang paling bagus, jadi nanti kita kaji aturan-aturan, nanti kita komunikasi dengan para anggota untuk membuat aturan-aturan itu,” tutupnya. (nap/rdn)

BERITA TERKAIT
Legislator Apresiasi Rencana Presiden Tugaskan Wapres Secara Khusus di Papua
09-07-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Indrajaya mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka...
Ahmad Doli: MK Sudah Offside Jadi Pembentuk UU Ketiga
08-07-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan kritik tajam terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yang...
Rencana Penghapusan Honorer Harus Tekankan Asas Keadilan
08-07-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menilai kebijakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan rencana...
KPU dan Bawaslu RI Harus Gelar Pendidikan Politik Khusus bagi Pemilih Pemula
07-07-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf mengungkapkan pentingnya pendidikan Politik yang harus digelar oleh penyelenggara...