PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, menegaskan pentingnya keterlibatan BUMN dalam memperkuat sistem statistik nasional. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI bersama PT Pupuk Indonesia, PT Pertamina, PT PLN, dan Perum Bulog, yang digelar di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Kamis (24/4/2025).

Bob Hasan menekankan bahwa data yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan negara tersebut sangat vital untuk mendukung berbagai sektor pembangunan.

“PT Pupuk Indonesia mengelola distribusi pupuk di Indonesia, memiliki data yang penting untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan ini penting sekali. Ada banyak hal yang tidak bisa kita jawab atau menjadi sebuah aksioma pada hal ini penuh dengan informasi dan data yang sebenarnya sangat mudah dan terlihat. Jadi bukan hal-hal yang gaib,” ujarnya.

Diketahui, Rapat ini merupakan bagian dari rangkaian penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dalam forum ini, Baleg turut melibatkan stakeholder strategis dari sektor energi, pangan, dan ketahanan nasional.

Lebih lanjut, Bob Hasan juga menyampaikan peran kunci PT Pertamina dalam penyediaan data energi yang berkontribusi besar terhadap statistik nasional.

"PT Pertamina sebagai perusahaan energi nasional Pertamina memiliki data terkait produksi distribusi dan konsumsi bahan bakar minyak yang penting untuk statistik energi dan ekonomi. Pertamina memang sumbernya sangat sulit sekali dan nasional,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya data yang dimiliki PT PLN dalam konteks konsumsi dan distribusi energi listrik di seluruh negeri. Sementara itu, informasi dari Perum Bulog dinilai menjadi sumber utama dalam menjaga ketahanan dan kestabilan pasokan pangan nasional.

"Perum Bulog sebagai badan yang mengurusi logistik dan penyimpanan bahan pangan Bulog memiliki data yang krusial terkait dengan stok pangan distribusi dan harga bahan pokok,” imbuhnya.

Menurutnya, integrasi data mikro dari berbagai BUMN tersebut sangat penting guna menghasilkan statistik yang presisi dan bisa diandalkan sebagai dasar pembuatan kebijakan publik.

“Selanjutnya, perlu koordinasi dan kolaborasi antar lembaga,” tambah Bob Hasan.

Melalui pembahasan RUU ini, Baleg berharap, kerja sama yang lebih erat terbentuk antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan BUMN untuk memperkuat mekanisme pengumpulan serta pengolahan data.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Rapat ini juga menjadi forum untuk menghimpun pandangan mengenai peran BPS dalam memastikan seluruh data yang dihasilkan perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi standar dan kaidah statistik yang berlaku.

"Hal ini penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan ini sesuai dengan standar dan metodologi statistik yang berlaku,” pungkas Bob Hasan. (hal/rdn)