PARLEMENTARIA, Jakarta – Dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, menggelar sosialisasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Purwakarta, Kamis (20/3/2025).

“Peran BPK sejalan dengan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI. Hubungan BPK dan DPR secara jelas diatur dalam konstitusi pada Pasal 23E ayat (2), yang menyebut bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, DPR menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib,” ujar Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria.

Puteri juga menjelaskan peran DPR dalam menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK terhadap laporan keuangan dari mitra kerja Komisi XI. “Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, kami mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menangani permasalahan sewa Gedung Wisma Mulia I yang berpotensi merugikan negara Rp394,1 miliar. Kami juga mengingatkan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terkait tata kelola beasiswa, serta mewanti-wanti PT TASPEN dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu dalam mengelola Akumulasi Iuran Pensiun,” jelasnya.

Selain itu, BPK menegaskan pentingnya keterbukaan informasi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. “Hasil pemeriksaan BPK dapat diakses oleh siapa pun melalui situs web BPK. Selain itu, masyarakat juga bisa mengajukan permohonan melalui Pusat Informasi dan Komunikasi di BPK,” terang Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain.

Menutup keterangannya, Puteri menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dalam mengawal pengelolaan keuangan negara. “Pengelolaan APBN bukan hanya tugas pemerintah dan DPR, tetapi juga melibatkan BPK dalam memastikan akuntabilitasnya. Peran masyarakat, khususnya mahasiswa dan civitas akademika, juga krusial dalam mengontrol dan mengawasi pemerintah, DPR, dan BPK,” tandasnya.

Turut hadir dalam sosialisasi ini, Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Eydu Oktain, Direktur Kampus UPI Purwakarta Prof. Yayan Nurbayan, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Perwakilan Jawa Barat Teguh Widodo, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UPI Purwakarta Idat Muqodas, serta Wakil Direktur Bidang Sumber Daya, Keuangan, dan Umum UPI Purwakarta Suci Utami. Adapun peserta kegiatan ini merupakan mahasiswa UPI Kampus Purwakarta dari lima program studi. (rnm/aha)