PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menegaskan Penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri merupakan salah satu strategi untuk memperkuat postur pertahanan nasional dengan efisiensi anggaran.

Namun, mekanisme penerimaan hibah ini memerlukan pengkajian mendalam terkait manfaat, ketergantungan terhadap negara pemberi, serta implikasi politik dan hukum.

Oleh karena itu, pembahasan persetujuan hibah Alpalhankam harus mempertimbangkan aspek strategis, transparansi, dan akuntabilitas guna memastikan bahwa hibah tersebut benar-benar memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional.

“Hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari Jepang patut kita apresiasi, jelas merupakan strategi untuk memperkuat pertahanan kita. Namun, perlu dikaji aspek strategis, transparansi, dan serta keuntungan bagi kepentingan nasional,” tegas pria yang kerap disapa Kang Aher ini dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini mengingatkan bahwa hibah Alpalhankam di satu sisi dapat membantu meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia, akan tetapi ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan seperti ketergantungan teknologi, biaya operasional dan pemeliharaan, serta kemungkinan syarat politik dari negara pemberi hibah.

“Sebaiknya hibah Alpalhankam tersebut harus memiliki nilai tambah bagi industri pertahanan dalam negeri”

“Satu sisi hibah Alpalhankam dari Jepang berupa 2 kapal patroli dapat membantu meningkatkan kapasitas pertahanan kita khususnya di wilayah laut, akan tetapi di sisi lain sangat perlu diperhatikan adalah resiko ketergantungan teknologi, biaya operasional dan pemeliharaan, serta kemungkinan syarat politik dari negara pemberi hibah,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ketua Panitia Kerja (PANJA) Keamanan Laut (KAMLA) Komisi I DPR RI ini merekomendasikan pemberi Hibah Alpalhankam perlu Sinergi dengan Industri Pertahanan Dalam Negeri, di mana Hibah harus memiliki nilai tambah bagi industri pertahanan dalam negeri, misalnya melalui kewajiban transfer teknologi dan pelibatan BUMN pertahanan dalam pemeliharaan dan modernisasi peralatan hibah.

“Sinergitas antara pemberi Hibah (Jepang) dengan negara kita cukup penting, sebaiknya hibah Alpalhankam tersebut harus memiliki nilai tambah bagi industri pertahanan dalam negeri,” pungkasnya. (rdn)