PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Gavriel Putranto Novanto menegaskan armada yang ada di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII (Lantamal VII), Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah. Hal itu lantaran, secara geografis, provinsi tersebut diapit oleh dua negara, yaitu Timor Leste dan Australia.

Gavriel menambahkan, Kupang dan wilayah sekitarnya memerlukan pembaruan armada laut yang ada untuk memperkuat patroli laut di kawasan tersebut. “Nah kita memperlukan pembaruan armada-armada yang ada di laut untuk bisa patroli lebih luas dan lebih banyak melakukan patroli,” tuturnya kepada Parlementaria usai pertemuan, di Kupang, NTT, Jumat (25/4/2025)

Legislator dapil NTT II itu menjelaskan kunjungan kerja ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan informasi terkait situasi serta kondisi Lantamal VII Kupang, khususnya dalam pelaksanaan tugas pengamanan laut. Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa beberapa pulau di wilayah NTT, seperti Pulau Batek yang tidak berpenghuni, membutuhkan pengawasan khusus. Sebagai langkah tindak lanjut, pengawasan di pulau-pulau tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas Marinir.

Sejalan dengan itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini juga memberikan perhatian pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut. Menurutnya, ada beberapa masukan yang sangat konstruktif dalam hal koordinasi antar instansi yang terlibat, seperti Bakamla, KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai), dan Bea Cukai, guna menjaga sinergitas dalam menjaga keamanan laut. 

“Untuk masukan terkait RUU Keamanan Laut saya rasa ada masukan yang bagus seperti cara koordinasi dengan Bakamla, KPLP, Bea Cukai mengenai bagaimana menjaga sinergitas antar instansi dalam satu payung RUU Keamanan Laut yang akan didiskusikan oleh Panja Kemanan Laut,” ujarnya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sistem keamanan laut yang terkoordinasi dan responsif. Untuk itu melalui Panja Keamanan Laut, Komisi I akan terus memastikan bahwa kebijakan dan pelaksanaan pengamanan laut berjalan efektif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, dan mampu menjawab dinamika ancaman maritim di masa kini dan mendatang. (gal/rdn)