J.D.I.H. - JDIH SETJEN DPR

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Penetapan Undang-undang Darurat RIS No. 20 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Jakarta Raya Sebagai Undang-undang.
2	Pengubahan Undang-undang Pemilihan Umum (undang-undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-negara No. 29 Tahun 1953)
3	Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang
4	Pengubahan Overschrijvingstarief yang dilampirkan pada Ordonansi yangn Mengatur Biaya balik Nama barang-barang Tetap
5	Pengesahan Pernyataan Pemerintah RI pada Persetujuan Timah Internasional 1953
6	Pembentukan majelis Ilmu Pengetahun Indonesia
7	Perpanjangan Waktu masa Kerja DPRD yang Terbentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950
8	Pembentukan daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah
9	Pembentukan daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah
10	Penetapan Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1954 Tentang dasar Hukum Keputusan Kepala daerah Otonomi dalam Keadaan DPRD/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya, Sebagai Undang-undang dan tentang Peraturan Pembagian Kekuasaan dalam keadaan DPRD/Dewan Pemerintah Daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya.
11	Pembelanjaan Pensiun
12	Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
13	Pembatalan Hubungan Indonesia-nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar
14	Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
15	Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
16	Pengubahan Dan Penambahan Ordonansi Cukai Tembakau (staatsblad 1932 No. 517)
17	Perubahan dan Tambahan Indiche Tariefwet
18	Persetujuan Konpensi Organisasi Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi Dan Berunding Bersama
19	Pemilihan Anggota DPRD
20	Pengubahan Aturan Bea Meterai 1921
21	Penetapan “undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (lembaran-negara Tahun 1955 No. 18) Tentang Larangan Untuk Mengumpulkan Uang Logam Yang Sah Dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-alat Pembayaran Yang Sah” Sebagai Undang-undang
22	Penetapan “undang-undang Darurat Tentang Penggantian Kerugian Anggota-anggota Senat Republik Indonesia Serikat” (undang-undang Darurat No. 30 Tahun 1950) Sebagai Undang-undang
23	Pengadilan Dan Acara Pidana Khusus Untuk Anggota Konstituante
24	Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh Dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
25	Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propisi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur
26	Keanggotaan Republik Indonesia Pada Badan Keuangan Internasional (international Finance Corporation)
27	Mengadakan Suatu Tarip Minimum Dan Maksimum Dalam Tarip Bea-masuk
28	Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak Atas Tanah-tanah Perkebunan
29	Peraturan-peraturan dan Tindakan-tindakan mengenai Tanah-tanah Perkebunan
30	Pengubahan Dan Tambahan “postordonnantie 1935” Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-undang No. 76 Tahun 1954 (lembaran-negara Tahun 1954 No.151)
31	Penetapan Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (lembaran-negara Tahun 1955 No. 24) Sebagai Undang-undang
32	Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-daerah, Yang Berhak Mengurus Rumah-tangganya Sendiri
33	Penghapusan Ordonansi Staatsblad 1946 No. 115 Dan Pembebasan Bea Meterai, Pajak Pendapatan Dan Pajak Perseroan Untuk Hal-hal Tertentu Tentang Pembesaran Modal Dari Perseroan Dan Persekutuan
34	Penetapan “undang-undang Darurat No.15 Tahun 1955 Tenang Memberhentikan Berlakunya Undang-undang Darurat No. 5 Tahun 1955 Tentang Mengadakan Opsenten Atas Cukai Bensin (lembaran-negara Tahun 1955 No. 51)” Sebagai Undang-undang
35	Pengubahan Redaksi Bagian I Bab A Dan Bagian Ii Bab A Dari Pos 173 Dari Tarip Bea Masuk Dan Kenaikan Jumlah Bea Dalam Bagian Pos Yang Tersebut Terakhir

1

Penetapan Undang-undang Darurat RIS No. 20 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Jakarta Raya Sebagai Undang-undang.

2

Pengubahan Undang-undang Pemilihan Umum (undang-undang No. 7 Tahun 1953, Lembaran-negara No. 29 Tahun 1953)

3

Pembebasan Dokter Soegiri dari Penggantian Uang

4

Pengubahan Overschrijvingstarief yang dilampirkan pada Ordonansi yangn Mengatur Biaya balik Nama barang-barang Tetap

5

Pengesahan Pernyataan Pemerintah RI pada Persetujuan Timah Internasional 1953

6

Pembentukan majelis Ilmu Pengetahun Indonesia