JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TAHUN 2025

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
7	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara
8	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara
9	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara
10	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara
11	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara
12	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara
13	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara
14	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
15	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
16	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahhun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
18	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
19	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia Tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic of Indonesia and The Russian Federation on Extradition)