Besarkan text  Kecilkan text  Grayscale  High Contrast  Negative Contrast  Light Background  Link Underline  Readable Font  Panduan Suara On  Panduan Suara Off  Reset
Menu
Kontak
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Dewan Perwakilan Rakyat
  • Dewan Perwakilan Rakyat
  • PROFIL
    • TENTANG
    • SEJARAH
    • VISI & MISI
    • STRUKTUR ORGANISASI
    • SEKRETARIAT
    • BERITA
    • KONTAK
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • DOKUMEN HUKUM
    • UUD 1945
    • UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
    • PERATURAN PEMERINTAH
    • PERATURAN PRESIDEN
    • KEPUTUSAN PRESIDEN
    • INSTRUKSI PRESIDEN
  • PRODUK HUKUM
    • PERATURAN DPR
    • PERATURAN BERSAMA
    • PERATURAN SEKJEN DPR
  • MONOGRAFI HUKUM
    • NASKAH AKADEMIK
    • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
    • JURNAL PRODIGY
    • JURNAL NEGARA HUKUM
    • JURNAL KAJIAN
    • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
    • PROCEEDING
    • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
    • ANOTASI UNDANG-UNDANG
    • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
    • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
    • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
  • ARTIKEL HUKUM
    • INFO SINGKAT
    • ISU SEPEKAN
    • INFO LEGISLASI
  • PUTUSAN
    • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Dewan Perwakilan Rakyat

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TEMUKAN DOKUMEN

BERITA LAINNYA
Ravindra Airlangga: ASEAN Perlu Satukan Regulasi Atasi Ancaman Narkoba Modern
25-05-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar rapat koordinasi dalam rangka persiapan Sidang ke-8ASEAN Inter-Parliamentary Assembly(AIPA) Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) yang akan digelar di Pahang, Malaysia, pada 8–12 Juni 2025. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga itu turut pula...
Adian: Kejam! Driver Ojol Bayar Langganan Agar Dapat Order Tanpa Aturan Jelas
25-05-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pengemudi transportasi berbasis aplikasi dibebani biaya berlapis, sehingga semakin menekan penghasilan mereka. Tak hanya potongan komisi bagi aplikasi, mereka juga harus membayar harian untuk bisa mendapatkanorderatau pesanan dari pelanggan. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama para pengemudi ojol...
DPR Pastikan RUU Pengelolaan Ruang Udara Berbasiskan Kebutuhan di Lapangan
25-05-2025 /
PARLEMENTARIA, Maros – DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara. Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pengelolaan Ruang Udara, M. Endipat Wijaya, menyampaikan bahwa urgensi regulasi ini sangat tinggi mengingat kompleksitas dan tantangan dalam tata kelola ruang udara nasional. “Melihat kompleksitas permasalahan dan urgensi...
Aturan Pelarangan Penahanan Ijazah Harus Dibarengi dengan Pengawasan dan Sanksi kepada Perusahaan
24-05-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyambut baik terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 yang melarang perusahaan menahan ijazah dan dokumen pribadi milik karyawan. Puan menilai, edaran tersebut harus dibarengi dengan pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang melanggar. Menurut Puan, kebijakan larangan ini merupakan langkah...
Bonnie Minta Penangkapan Dua Mahasiswa Undip Diselesaikan dengan Restorative Justice
24-05-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti penangkapan dua mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) oleh Polda Jawa Tengah (Jateng), buntut kericuhan demo Hari Buruh atau May Day. Bonnie meminta pihak Undip dan Polda Jateng duduk bersama mencari jalan tengah dan perdamaian untuk kebaikan semua pihak. "Saya kira pihak...
Visitor Counter
  • Jumlah Pengunjung Hari Ini = 30
  • Jumlah Pengunjung Kemarin = 70
  • Total Pengunjung = 36051
Unduh Aplikasi
Statistik JDIH DPR

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)


KALENDER
  • Masa Sidang
  • Reses
  • Agenda Acara
AGENDA
HARI INI
AKAN DATANG
Dokumen Hukum Update
2025-05-05
2/2021: Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang -Undangan Legislatif melalui Penyesuaian/Inpassing
2025-03-07
1/2025: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB
2024-10-22
1/2024: Peraturan DPR RI tantang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Akhir Masa Keanggotaan
2024-10-21
2/2024: Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2024-06-13
1/2020: Tata Tertib
2024-01-09
15/2023: Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
GALERI
Penerimaan cinderamata dari Perwakilan Pemerintah Kota Denpasar
Pemaparan materi Inovasi yang telah dilakukan oleh JDIH Pemkot Denpasar
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Rapat JDIH Setjen DPR RI dengan BPHN
Banchmarking ke JDIH Setda Provinsi NTB.
-Banchmarking ke JDIH Setda Provinsi NTB.
Media Sosial

Sebuah kiriman dibagikan oleh Biro Hukum & Dumas SetjenDPRRI (@biro_hukumdandumasdpr)

Website DPR RI
Website JDIH MPR RI
Website JDIH DPD RI
Website JDIHN
Website Kemenkumham
Website BPHN
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Lantai 2, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

Telp: 021-5715646, Email: bag_hukum@dpr.go.id

© 2024 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.
PROFIL
  • TENTANG
  • SEJARAH
  • VISI & MISI
  • STRUKTUR ORGANISASI
  • SEKRETARIAT
  • BERITA
  • KONTAK
GALERI
  • FOTO
  • VIDEO
DOKUMEN HUKUM
  • UUD 1945
  • UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
  • PERATURAN PEMERINTAH
  • PERATURAN PRESIDEN
  • KEPUTUSAN PRESIDEN
  • INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
  • PERATURAN DPR
  • PERATURAN BERSAMA
  • PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
  • NASKAH AKADEMIK
  • RANCANGAN UNDANG-UNDANG
  • JURNAL PRODIGY
  • JURNAL NEGARA HUKUM
  • JURNAL KAJIAN
  • KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
  • PROCEEDING
  • KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
  • ANOTASI UNDANG-UNDANG
  • INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
  • RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
  • ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
  • INFO SINGKAT
  • ISU SEPEKAN
  • INFO LEGISLASI
PUTUSAN
  • PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
INFO LEGISLASI
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI