Rencana Kuliah Gratis Juga Harus Perhatikan Keberlanjutan Perguruan Tinggi

20-11-2026 / KOMISI X

PARLEMENTARIA, Surabaya – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa rencana kebijakan pendidikan gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada perluasan akses pendidikan, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

 

Hal tersebut disampaikan Lalu Hadrian saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI bidang pendidikan tinggi ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII Provinsi Jawa Timur, Jumat (20/11/2026).

 

Ia menjelaskan, pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara sekaligus instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Amanat tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur hak warga negara memperoleh pendidikan serta kewajiban negara dalam membiayai pendidikan dasar dan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.

 

"Rencana kebijakan pendidikan gratis PTN ini perlu dikaji secara mendalam dari berbagai perspektif, agar dipastikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional," ujar Lalu Hadrian.

 

Menurutnya, implementasi pendidikan gratis di PTN tidak cukup hanya dengan membebaskan mahasiswa dari biaya pendidikan. Pemerintah juga perlu memperhitungkan struktur pendapatan dan kebutuhan operasional perguruan tinggi secara menyeluruh, termasuk dampak kebijakan tersebut terhadap keberlangsungan PTS.

 

Ia mengingatkan, keseimbangan antara perluasan akses pendidikan dan keberlanjutan institusi pendidikan tinggi harus menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan gratis tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi ekosistem pendidikan tinggi nasional.

 

Dalam sambutannya, Lalu Hadrian turut menyoroti besaran anggaran pendidikan dalam APBN Tahun Anggaran 2027 yang mencapai Rp823,9 triliun. Namun, alokasi anggaran untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) tercatat sebesar Rp66,4 triliun.

 

Di sisi lain, pemerintah telah menjalankan sejumlah program untuk memperluas akses dan pembiayaan pendidikan tinggi, di antaranya KIP Kuliah, Beasiswa Garuda, Beasiswa Pendidikan Indonesia, Beasiswa ADik, dan Beasiswa Gelar Dosen.

 

Selain kebijakan pendidikan gratis, Komisi X DPR RI juga memberikan perhatian terhadap persoalan sistem penjaminan mutu dan akreditasi perguruan tinggi, baik yang dilaksanakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) maupun Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

 

Lalu Hadrian menilai, sistem akreditasi merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara terukur dan berkelanjutan. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus dievaluasi, terutama menyangkut konsistensi standar dan instrumen, pembagian peran BAN-PT dan LAM, kualitas layanan akreditasi, kapasitas asesor, transparansi, hingga beban pembiayaan yang harus ditanggung perguruan tinggi.

 

Melalui kunjungan kerja spesifik tersebut, Komisi X DPR RI ingin menghimpun pandangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan tinggi, baik PTN maupun PTS, termasuk pengelola perguruan tinggi dan lembaga akreditasi di Jawa Timur.

 

Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan bagi Komisi X DPR RI dalam pembahasan bersama pemerintah, sehingga kebijakan pendidikan tinggi yang dirumuskan dapat menjamin pemerataan akses sekaligus menjaga mutu pendidikan, keberlanjutan perguruan tinggi, kesejahteraan sivitas akademika, serta prinsip keadilan bagi PTN dan PTS.

 

"Keseluruhan masukan dari Bapak/Ibu sekalian akan menjadi bahan bagi kami untuk ditindaklanjuti dalam rapat kerja maupun rapat dengar pendapat, guna merumuskan kebijakan melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan," pungkasnya. (ssb/aha)

BERITA TERKAIT
Pemetaan 242 Ribu Guru PPPK Harus Adil antara Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Riil
20-11-2026 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru PPPK paruh waktu...
Rencana Kuliah Gratis Juga Harus Perhatikan Keberlanjutan Perguruan Tinggi
20-11-2026 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Surabaya – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menegaskan bahwa rencana kebijakan pendidikan gratis di Perguruan...
Habib Syarief Tegaskan Unsur Pengguna Wajib Masuk Definisi SSN
18-11-2026 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menegaskan bahwa kata "pengguna" harus tetap dicantumkan dalam definisi...
Ferdiansyah Soroti Kejelasan Anggaran dan SDM dalam RUU Statistik
18-11-2026 / KOMISI X
​PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah meminta Pemerintah menguraikan kebutuhan anggaran, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM)...