Habib Syarief Tegaskan Unsur Pengguna Wajib Masuk Definisi SSN

18-11-2026 / KOMISI X

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menegaskan bahwa kata "pengguna" harus tetap dicantumkan dalam definisi Sistem Statistik Nasional (SSN) pada RUU tentang Statistik. Menurutnya, penyelenggaraan statistik negara dibiayai oleh pajak rakyat sehingga orientasi utamanya wajib melayani kepentingan publik.


​Hal itu disampaikannya dalam Rapat Pembicaraan Tingkat I Panja RUU tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama Tim Panja Pemerintah dengan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Statistik, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian memimpin rapat tersebut.


​Habib memaparkan tiga alasan mendasar mengapa unsur pengguna tidak boleh dihilangkan dari definisi SSN. Pertama, untuk mencegah arogansi birokrasi. "Statistik negara sebagaimana kita ketahui dibiayai oleh pajak rakyat," ujarnya. Ia menilai penghapusan unsur pengguna akan membuat SSN terjebak menjadi urusan internal pemerintah semata. 


"Jika elemen pengguna dihapus, pemerintah menganggap SSN ini hanyalah pabrik angka untuk mereka sendiri. Padahal SSN adalah mesin pelayanan publik, rakyat adalah tuan yang harus dilayani informasinya bukan hanya sebatas dalam posisi penonton," tegasnya.


​Kedua, data mentah tidak memiliki nilai guna tanpa kehadiran pengguna. Menurutnya, nilai suatu data baru tercipta ketika dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk pengambilan keputusan. "Nilai sebuah data baru muncul ketika digunakan oleh publik, pemda, akademisi atau dunia usaha untuk mengambil keputusan," katanya. 


Ia pun menganalogikan penghapusan unsur pengguna seperti pembangunan infrastruktur yang tidak bisa diakses masyarakat. "Mengeluarkan kata pengguna dari definisi SSN ibarat membangun jalan tol yang megah dengan melarang mobil rakyat masuk," ucapnya.


​Ketiga, menyangkut kedudukan hukum (legal standing) publik, yang menurutnya merupakan aspek paling fundamental. Tanpa pengakuan dalam definisi SSN, masyarakat akan kehilangan landasan hukum untuk menggugat apabila negara memproduksi data yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. 


"Jika publik atau pengguna tidak diakui kedudukan hukumnya di definisi SSN, maka rakyat tidak punya dasar hukum untuk menuntut atau legal standing," tegasnya. Ia menilai perumusan tanpa melibatkan pengguna merupakan wujud kesombongan teknokratik yang hanya memosisikan rakyat sebagai objek angka.


​Dalam rapat yang sama, BPS menyatakan sependapat dengan pencantuman unsur pengguna karena merujuk pada UN Handbook dan Generic Law on Official Statistics. Meski perwakilan Pemerintah sempat mengingatkan potensi intervensi terhadap independensi metodologi, Panja akhirnya mengetok kesepakatan DIM nomor 20 yang menetapkan SSN sebagai tatanan yang mengatur hubungan antara penyelenggara, sumber daya, dan pengguna statistik. Terkait masukan Pemerintah agar perumusan pengguna di batang tubuh disinkronkan, pimpinan rapat memastikan hal teknis tersebut akan dituangkan dalam pengaturan selanjutnya.


​RUU tentang Statistik merupakan usul inisiatif DPR RI yang dibahas Komisi X bersama Pemerintah. RUU ini dirancang untuk memperkuat tata kelola statistik nasional agar terintegrasi, terkoordinasi, dan berstandar internasional, termasuk penguatan peran BPS sebagai National Statistical Office. (ndy/aha)

BERITA TERKAIT
Habib Syarief Tegaskan Unsur Pengguna Wajib Masuk Definisi SSN
18-11-2026 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menegaskan bahwa kata "pengguna" harus tetap dicantumkan dalam definisi...
Ferdiansyah Soroti Kejelasan Anggaran dan SDM dalam RUU Statistik
18-11-2026 / KOMISI X
​PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah meminta Pemerintah menguraikan kebutuhan anggaran, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM)...
Panja RUU Statistik Sepakati Pengguna Masuk Definisi SSN
18-11-2026 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta— Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menyatakan Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Statistik bersama Pemerintah telah...
Kampus Harus Tetap Menjadi Ruang Aman bagi Mahasiswa
13-11-2026 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menegaskan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dalam penanganan...