RUU Perkoperasian Jawab Tantangan Zaman, Pangkas Rantai Distribusi

18-11-2026 / KOMISI VI

PARLEMENTARIA, Cikarang - Komisi VI DPR RI tengah mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian dengan fokus membenahi aturan main tata kelola serta memperkuat ekosistem bisnis koperasi agar lebih modern dan dipercaya masyarakat. Evaluasi terhadap berbagai kendala perkoperasian di masa lalu menjadi pijakan penting bagi parlemen untuk merancang regulasi yang konkret, akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan anggota dan masyarakat luas. 


Kepada Parlementaria, Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menegaskan bahwa pembaruan regulasi sangat mendesak agar koperasi mampu beradaptasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan yang profesional, efisien, dan berdaya saing tinggi. Menurutnya, penyusunan norma-norma baru dalam RUU Perkoperasian diarahkan untuk menutup celah kelemahan tata kelola sebelumnya sehingga kepercayaan publik terhadap koperasi dapat terbangun secara berkelanjutan. 


"Kendala-kendala yang terjadi sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menuangkan aturan main yang lebih jelas dan konkret. Dengan regulasi yang kuat, koperasi benar-benar dapat mengadopsi lebih banyak kegiatan ekonomi masyarakat secara sehat, sekaligus membuka kemudahan akses permodalan, pelatihan, hingga perluasan pasar," ujar Gde saat ditemui di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026). 


Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai, selama ini potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia belum terkelola secara optimal karena keterbatasan wadah usaha yang terintegrasi. Melalui RUU Perkoperasian, DPR RI mendorong terciptanya iklim dan kebijakan yang memungkinkan koperasi terhubung langsung dengan rantai pasok strategis, termasuk sinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun jaringan ritel modern. 


Ia mencontohkan, koperasi ke depan didorong untuk memutus mata rantai distribusi yang terlalu panjang seperti penyaluran pupuk dari pabrikan langsung ke koperasi tanpa melalui berlapis-lapis distributor maupun praktik tengkulak yang selama ini menekan petani. Efisiensi rantai pasok berbasis sistem modern ini diyakini akan membuat harga kebutuhan pokok maupun sarana produksi jauh lebih terjangkau, sehingga mampu menarik partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi produktif dan pelaku UMKM. 


Menutup keterangannya terkait pembahasan RUU Perkoperasian yang saat ini terus bergulir di Komisi VI DPR RI, Gde menegaskan, "Jangan sampai persoalan yang terus menekan petani ini kita biarkan berlarut-larut. Harapan saya ini (RUU Perkoperasian) menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini terus menekan petani, dari sebelum panen, sampai setelah panen. Ini menjadi bagian penting untuk mengembangkan masyarakat." (clr/aha)

BERITA TERKAIT
Merger BUMN Karya Ditarget Rampung November, Ida Ingatkan Kepastian Nasib Pekerja
19-11-2026 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Fauziyah, meminta Danantara memastikan kepastian status dan masa depan pekerja dalam...
RUU Perkoperasian Jawab Tantangan Zaman, Pangkas Rantai Distribusi
18-11-2026 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Cikarang - Komisi VI DPR RI tengah mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian dengan fokus membenahi aturan main...
Kadin Harus Mandiri dan Independen
18-11-2026 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta— Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan pentingnya menjaga kemandirian dan independensi Kamar Dagang dan...
64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja, Komisi VI DPR Kawal Hak Normatif Buruh
18-11-2026 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pimpinan DPR RI bersama Komisi VI DPR RI memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang dialami 64 pekerja PT...