Kadin Harus Mandiri dan Independen

18-11-2026 / KOMISI VI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan pentingnya menjaga kemandirian dan independensi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar mampu menjalankan perannya sebagai pengawal sektor riil sekaligus mitra strategis pemerintah. Menurutnya, Kadin harus memiliki posisi yang kuat untuk memberikan masukan secara objektif serta mengkritisi kebijakan pemerintah yang berdampak terhadap dunia usaha.


“Pada intinya kita menginginkan Kadin yang mandiri, yang independen dan juga yang kuat. Karena bagaimanapun juga untuk pengawal real sector ini begitu besar dan kompleks,” ujar Adisatrya dalam RDPU Panja Pembahasan RUU tentang Kamar Dagang dan Industri Komisi VI DPR RI bersama pakar dan akademisi, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).


Ia menjelaskan, pemerintah membutuhkan masukan yang valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan dari Kadin sebagai wadah para pelaku usaha. Dengan pemahaman langsung terhadap dinamika dunia usaha, Kadin diharapkan mampu memberikan kritik dan pertimbangan terhadap rencana kebijakan pemerintah.


“Kadin sebagai pelaku usaha yang seharusnya juga lebih paham terkait kondisi di lapangan bisa memberikan banyak masukan kepada pemerintah. Jadi Kadin yang mandiri, yang kuat harusnya secara objektif bisa memberikan masukan, mengkritisi juga rencana kebijakan-kebijakan pemerintah,” jelasnya.


Adisatrya juga menekankan bahwa komunikasi antara pemerintah dan Kadin harus berjalan dua arah. Menurutnya, pemerintah semestinya melibatkan Kadin sebelum menerapkan kebijakan yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian dan dunia usaha.


“Pemerintah juga sebelum mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dampaknya luas terhadap perekonomian dan dunia usaha juga seharusnya mengajak Kadin lebih dahulu untuk diskusi. Karena masukan-masukan Kadin ini sangat penting terkait dampak. Jangan sampai kebijakan-kebijakan tersebut malah mempersulit dunia usaha, khususnya implementasi di lapangan,” tegasnya.


Meski demikian, ia menilai independensi Kadin tidak menutup peluang kerja sama dengan pemerintah. Kolaborasi tetap diperlukan dalam kondisi tertentu, sebagaimana keterlibatan Kadin dalam mendukung program vaksinasi bagi pekerja industri pada masa pandemi Covid-19.


“Kalau soal kerja sama dengan pemerintah, apakah itu penugasan sifatnya, itu mungkin di saat-saat yang tentu diperlukan. Saya ingat seperti waktu Covid kemarin, pemerintah juga dalam mendistribusikan vaksin dan lain-lain, terutama industri yang padat karya, Kadin dilibatkan untuk vaksinasi,” ungkap Adisatrya.


Lebih lanjut, Adisatrya menyatakan dukungannya terhadap usulan perluasan keanggotaan Kadin melalui integrasi otomatis perusahaan yang telah terdaftar dalam sistem Administrasi Hukum Umum. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan semangat revisi undang-undang untuk memperkuat keberpihakan Kadin terhadap UMKM.


“Kami mendukung revisi ini salah satunya adalah memberikan peran yang lebih, keberpihakan Kadin harus lebih terhadap UMKM,” katanya.


Ia menjelaskan, kebutuhan pelaku usaha besar dan UMKM tidak selalu sama. Jika pelaku usaha besar lebih membutuhkan dukungan kebijakan yang berpihak pada dunia bisnis, UMKM justru memerlukan pembinaan dan pendampingan agar dapat berkembang.


“Kalau UMKM untuk berkembang itu mungkin lebih di antara kebijakan, tapi justru lebih di antara pembinaan, pendampingan,” ujarnya.


Namun, perluasan keanggotaan tersebut harus diikuti kesiapan Kadin dalam memenuhi kebutuhan dan ekspektasi anggota. Semakin banyak anggota yang aktif memanfaatkan organisasi, semakin besar pula tanggung jawab Kadin untuk memberikan pelayanan dan memperkuat tata kelola internal.


“Jadi Kadin harus bisa merespons. Jadi akan muncul juga tanggung jawab dari Kadin ini. Saya kira Kadin harus siap dengan ekspektasi yang lebih tinggi. Terus juga tentu keanggotaan yang bertambah pasti kritikan terhadap internal Kadin juga akan lebih tinggi. Jadi pembenahan di internal Kadin sendiri juga harus secara paralel,” paparnya.


Dalam kesempatan tersebut, Adisatrya turut meminta pandangan para pakar mengenai perlunya pengaturan konsultasi Kadin dengan DPR dalam undang-undang. Ia mempertanyakan apakah mekanisme konsultasi tersebut perlu diformalkan atau cukup dilakukan melalui komunikasi dan pemanggilan sesuai kebutuhan.


Selain itu, ia menyoroti ketentuan mengenai pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin oleh pemerintah. Menurutnya, penggunaan istilah persetujuan berpotensi memberikan ruang bagi pemerintah untuk menolak keputusan internal organisasi.


“Kalau kata disetujui, kan berarti juga bisa tidak disetujui. Jadi sifatnya mungkin kalau lebih administratif persetujuan apa disahkan oleh pemerintah mungkin kami setuju untuk menjaga independensi Kadin,” jelasnya.


Namun, ia mengingatkan agar kewenangan pemerintah tidak sampai menyentuh substansi keputusan organisasi, seperti pemilihan ketua umum maupun perubahan AD/ART.


“Kalau sifatnya itu konstitutif, kan akhirnya bisa tidak setuju dengan ketua umum yang baru dipilih atau perubahan AD/ART, mereka bisa menahannya di situ pemerintah. Jadi ini kan juga yang harus kita perhatikan terkait independensi dari Kadin sendiri,” pungkas Adisatrya. (gal/aha)

BERITA TERKAIT
Merger BUMN Karya Ditarget Rampung November, Ida Ingatkan Kepastian Nasib Pekerja
19-11-2026 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Fauziyah, meminta Danantara memastikan kepastian status dan masa depan pekerja dalam...
RUU Perkoperasian Jawab Tantangan Zaman, Pangkas Rantai Distribusi
18-11-2026 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Cikarang - Komisi VI DPR RI tengah mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian dengan fokus membenahi aturan main...
Kadin Harus Mandiri dan Independen
18-11-2026 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta— Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan pentingnya menjaga kemandirian dan independensi Kamar Dagang dan...
64 Pekerja Krakatau Baja Konstruksi Kembali Bekerja, Komisi VI DPR Kawal Hak Normatif Buruh
18-11-2026 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta — Pimpinan DPR RI bersama Komisi VI DPR RI memfasilitasi penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang dialami 64 pekerja PT...