Adian Soroti Penahanan Dana Reseller oleh Platform
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menilai masih terdapat persoalan serius dalam penyelesaian sengketa antara platform TikTok Shop/Tokopedia dengan para reseller. Hal itu disampaikannya usai BAM DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama manajemen PT Tokopedia (TikTok Shop), Senin, (18/11/2026), di Ruang Rapat BAM, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Adian, penjelasan yang disampaikan manajemen belum menjawab substansi pengaduan yang sebelumnya diterima BAM DPR RI dari para reseller. Ia bahkan menduga terdapat ketidaksesuaian data yang dipaparkan dalam rapat.
“Pandangan saya, mereka memanipulasi. Ada pengaduan dari PERADI dengan yang memberikan kuasa kepada mereka, jumlahnya berbeda dengan angka yang tadi disampaikan, yaitu 217. Jadi yang mereka sampaikan tadi di luar dari PERADI,” ujar Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Ia menyoroti masih adanya dana milik reseller yang ditahan platform selama bertahun-tahun. Menurutnya, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus menjadi perhatian negara.
“Sampai hari ini ternyata belum ada yang selesai. Setelah empat tahun, uang para reseller ini masih ditahan oleh platform. Bagi saya itu tidak benar. Negara harus bertindak, membuat regulasi yang tegas dan memberikan sanksi yang tegas terhadap kesewenang-wenangan platform. Masa empat tahun uang orang ditahan? Mereka bukan polisi, bukan hakim, bukan jaksa,” tegasnya.
Adian menegaskan, apabila penahanan dana dianggap sebagai bentuk sanksi, maka kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh negara melalui mekanisme hukum, bukan oleh perusahaan.
“Kalau penahanan uang itu bagian dari mekanisme sanksi, maka yang bisa memberikan sanksi terhadap sebuah pelanggaran bukan platform, tetapi negara. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan memiliki kewenangan lebih besar daripada negara. Menahan uang orang bertahun-tahun itu adalah sanksi, dan menurut saya itu tidak bisa dilakukan begitu saja,” katanya.
Untuk itu, BAM DPR RI akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mempertemukan kedua belah pihak dalam agenda mediasi yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. “Kita akan coba mediasi. Saya berpikir tadi dari penjelasan mereka persoalan itu sudah selesai, ternyata belum. Ketika kami konfirmasi kepada pihak pengadu, mereka menyatakan belum selesai,” ungkap Adian.
Ia juga mengingatkan bahwa penentuan seseorang atau suatu pihak bersalah hanya dapat diputuskan melalui pengadilan. Menurutnya, mekanisme internal perusahaan tidak dapat menggantikan proses hukum yang berlaku.
“Semua orang bisa menuduh siapa pun melakukan apa pun. Tetapi yang memiliki kewenangan membuktikan seseorang bersalah atau tidak bersalah hanyalah pengadilan. Tidak ada mekanisme lain yang lebih tinggi dari itu. Kalau platform menahan uang reseller, mekanisme apa yang dipakai? Mekanisme pengadilan atau mekanisme internal perusahaan? Itu tidak bisa. Kalau memang ada sengketa, bawa ke pengadilan. Jangan menahan uang orang seenaknya,” pungkasnya. (bit/aha)

