PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong pengusutan tuntas dugaan penyadapan ilegal yang menyasar pejabat tinggi negara. Selain penegakan hukum, DPR juga menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan perlu dipercepat untuk memastikan penggunaan perangkat penyadapan memiliki dasar hukum dan mekanisme pengawasan yang akuntabel.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI bersama sejumlah kelompok masyarakat sipil, yakni Forum Tanah Air (FTA), Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Aliansi Penjaga & Pecinta Bangsa (APP-BANGSA), dan Aliansi Kolektif Sipil (AKSI), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Anggota BAM DPR RI Yanuar Arif Wibowo menilai, perangkat penyadapan memiliki potensi penyalahgunaan yang besar apabila tidak disertai pengawasan ketat. Karena itu, ia mendorong agar penggunaan perangkat tersebut diatur secara transparan, termasuk melalui audit berkala terhadap alat yang dioperasikan lembaga negara.

Yanuar mengibaratkan pengawasan perangkat penyadapan dengan pemeriksaan rutin terhadap senjata dan amunisi milik aparat kepolisian. Menurutnya, setiap perangkat harus jelas penanggung jawab, pengguna, serta tujuan penggunaannya.

"Di kepolisian itu, Bapak-Ibu, ketika prajurit diberikan pistol, ya, dan diberi peluru, misalnya pelurunya ada 10, itu rutin reguler itu diperiksa. Masih lekat gak pelurunya ada 10? Termasuk juga nanti, saya akan dorong teman-teman yang mengurus RUU penyadapan Bapak-Ibu sekalian, alat itu juga harus akuntabel. Siapa yang bertanggung jawab terhadap alat itu, digunakan oleh siapa, untuk kepentingan apa, publik harus bisa mengakses itu," jelas Yanuar.

Sementara itu, Anggota BAM DPR RI Harris Turino menegaskan, dugaan penyadapan harus ditelusuri hingga tuntas, terutama apabila ditemukan indikasi adanya tindakan yang mengancam keamanan negara. Penelusuran tersebut, menurutnya, perlu mencakup pihak-pihak yang mendanai, memfasilitasi, maupun memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

"Mengenai penyadapan, sepakat bahwa ini harus ditelusuri sampai tuntas. Sampai bahwa kalau memang ada indikasi bahwa ini adalah untuk makar kejahatan terhadap negara, maka juga harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya ya. Siapa yang mendanai, siapa yang mendapatkan benefit paling besar, siapa yang memfasilitasi. Ini harus dibongkar sampai se-tuntas-tuntasnya, agar masyarakat bisa hidup dengan tenang," ujar Harris.

Penguatan regulasi penyadapan dinilai penting agar kewenangan pengawasan dan penegakan hukum tidak disalahgunakan. RUU Penyadapan diharapkan dapat memberikan standar hukum yang jelas bagi lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan, sekaligus menjamin perlindungan privasi warga negara. (Ndy/um)