Panja RUU Statistik Sepakati Pengguna Masuk Definisi SSN
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian menyatakan Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Statistik bersama Pemerintah telah menyepakati rumusan definisi Sistem Statistik Nasional (SSN) yang memasukkan unsur "pengguna statistik". Rumusan tersebut menjadi acuan utama dalam penyusunan pasal-pasal turunan pada RUU Statistik.
Hal itu disampaikannya usai memimpin Rapat Pembicaraan Tingkat I Panja RUU tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama Tim Panja Pemerintah dengan agenda pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Statistik, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Tim Panja Pemerintah yang hadir terdiri atas perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Hukum, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam pembahasan DIM nomor 20, Panja Komisi X mengusulkan SSN sebagai suatu tatanan yang mengatur hubungan antara penyelenggara, sumber daya, dan pengguna statistik. Lalu Hadrian menjelaskan bahwa usulan tersebut merupakan jalan tengah atas perbedaan rumusan antara draf awal DPR dan usulan Pemerintah.
"SSN itu kami definisikan sebagai suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur penyelenggara statistik, sumber daya, dan kebutuhan data statistik yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk kesatuan sistem yang konsisten, efisien, dan terintegrasi," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa unsur pengguna tidak dapat dilepaskan dari ekosistem statistik nasional. "Jadi memang pengguna ya harus dimasukkan," tegasnya. Menurutnya, rumusan tersebut bersandar pada standar internasional, yakni UN Handbook on Management and Organization of National Statistical Systems yang menyebutkan bahwa the NSO has to have a good overview of user needs. Selain itu, rumusan ini juga menyerap aspirasi akademisi, pakar, dan tokoh statistik melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Meski demikian, Lalu Hadrian menambahkan bahwa masuknya unsur pengguna dalam definisi SSN tidak berarti seluruh permintaan data akan otomatis dipenuhi. "Tidak semua permintaan otomatis dipenuhi. Kebutuhan disaring berdasarkan prioritas anggaran dan beban responden," jelasnya. Ia pun berharap pengaturan SSN mampu memperkuat kedudukan BPS sebagai National Statistical Office (NSO) yang tidak sekadar bertindak sebagai produsen statistik.
Dalam rapat tersebut, BPS menyatakan sependapat dengan usulan Komisi X karena selaras dengan UN Handbook dan Generic Law on Official Statistics (GLOS). Sebelum DIM 20 diketok, perwakilan Pemerintah sempat mengingatkan potensi intervensi terhadap independensi metodologi, serta perlunya sinkronisasi perumusan pengguna statistik di batang tubuh RUU setelah kesepakatan diambil. Menanggapi hal itu, Lalu Hadrian memastikan pengaturan teknis akan dijabarkan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.
Pada rapat kali ini, Panja mengetok kesepakatan hingga DIM nomor 176, kecuali DIM 143–156 yang ditunda untuk disinkronkan. Sebelumnya, pada 11–12 November 2026, Panja telah membahas 337 dari total 695 DIM batang tubuh, sementara dari 195 DIM terkait SSN, sebanyak 129 DIM memerlukan pembahasan lanjutan. Pembahasan dijadwalkan berlanjut mulai DIM 177 pada rapat mendatang.
Sebagai informasi, RUU tentang Statistik merupakan usul inisiatif DPR RI yang tengah dibahas Komisi X bersama Pemerintah. RUU ini bertujuan memperkuat tata kelola statistik nasional agar terintegrasi, terkoordinasi, berkualitas, dan sesuai standar internasional, dengan BPS sebagai NSO. (ndy/aha)

