PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menegaskan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional masih dalam kondisi aman meskipun situasi geopolitik internasional berpotensi mengganggu rantai pasok energi. Namun, ia meminta PT Pertamina (Persero) membenahi sistem distribusi dan memperketat pengawasan penyaluran BBM agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.

Berdasarkan informasi yang ia terima, cadangan BBM nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga sekitar 21 hari. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik menghadapi potensi gangguan pasokan akibat dinamika geopolitik global.

Hal tersebut disampaikan Khilmi usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina (Persero) beserta subholding di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Menurut Khilmi, persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga ketepatan distribusi dan praktik penyaluran ilegal.

Ia menilai masih terdapat alokasi BBM yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat, tetapi justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan praktik ilegal.

“Sebetulnya pasokan BBM di Indonesia ini tidak akan langka kalau masyarakat bisa melaksanakan pemilihan secara benar. Karena sekarang ini banyak alokasi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat, tetapi banyak dilakukan oleh pemain-pemain BBM ilegal,” ujar Khilmi.

Dirinya menjelaskan, kebutuhan BBM nasional saat ini masih lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Produksi minyak domestik berada di kisaran 639 ribu barel per hari, sedangkan kebutuhan nasional telah melampaui satu juta barel per hari.

Kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah maupun BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Di sisi lain, situasi geopolitik internasional turut memengaruhi kelancaran pengiriman energi. Politisi Fraksi Gerindra tersebut menyoroti gangguan jalur pelayaran di kawasan Selat Hormuz dan Laut Merah yang berpotensi memperpanjang waktu pengiriman minyak ke Indonesia.

“Biasanya pengiriman dari Hormuz ke Indonesia membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Namun, sekarang bisa mencapai 45 hari. Artinya, ada tambahan waktu pengiriman sekitar 25 hari yang harus diantisipasi,” jelasnya.

Meski demikian, Khilmi menegaskan keterlambatan pengiriman dari luar negeri tidak serta-merta menunjukkan terjadinya kelangkaan BBM nasional. Ia mencontohkan antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali yang menurutnya lebih disebabkan kendala distribusi dan keterlambatan kapal pengangkut BBM.

Salah satu kapal tanker pengangkut BBM dilaporkan mengalami kendala saat menunggu proses bongkar muatan di laut sehingga menyebabkan keterlambatan sekitar 18 jam. Kondisi tersebut berdampak pada pengisian stok di SPBU dan memicu antrean kendaraan.

“Antrean panjang itu bukan karena BBM-nya tidak ada, tetapi karena keterlambatan distribusi. Kalau satu sepeda motor membutuhkan waktu lima menit untuk mengisi BBM, sementara ada 500 sepeda motor yang mengantre, tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang,” ungkapnya.

Karena itu, Khilmi meminta Pertamina mengevaluasi tata kelola distribusi BBM, mengantisipasi keterlambatan pengiriman, serta memastikan alokasi BBM sampai kepada masyarakat yang berhak. Pengawasan terhadap praktik penyaluran BBM ilegal juga perlu diperkuat agar tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.

Mengakhiri pernyataan, dirinya berharap Pertamina mampu menjaga kesinambungan pasokan dan memperkuat kesiapan distribusi di tengah ketidakpastian geopolitik global. Dengan demikian, ketersediaan BBM nasional tetap terjaga dan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi gangguan pasokan. (RR/um)