PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan meminta PT Pertamina (Persero) mengevaluasi sistem mitigasi ketahanan energi, mulai dari perencanaan kuota, rantai pasok, hingga distribusi bahan bakar minyak (BBM). Evaluasi ini menyusul antrean panjang BBM yang melanda sejumlah wilayah di Bali selama sembilan hari pada Oktober lalu.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Pertamina di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Kelakan menyoroti ketidaksinkronan informasi antara jajaran Pertamina di daerah dan Direktur Utama Pertamina saat krisis BBM terjadi.

Politisi yang akrab disapa Pak Kelakan itu menjelaskan, ketika antrean BBM terjadi di Denpasar, Badung, Tabanan, hingga meluas ke sejumlah kabupaten di Bali, pihak Pertamina di daerah sempat menyampaikan bahwa stok dan kesiapan armada dalam kondisi aman. Namun, beberapa hari kemudian, Direktur Utama Pertamina menyampaikan adanya kendala teknis akibat kerusakan kapal pengangkut serta lonjakan konsumsi BBM.

"Kami serba sulit mengklarifikasi kepada masyarakat, karena informasi yang kita dapat berbeda antara Pak Dirut dengan informasi di lapangan. Dan kerugiannya luar biasa Pak. Jadi UMKM kami, kemudian mereka yang hidupnya bergantung pada transportasi, industri perusahaan, kacau waktu itu Pak," ujar Kelakan.

Ia juga mempertanyakan ketepatan proyeksi kuota dan perhitungan lonjakan konsumsi BBM, terutama pada periode hari besar ketika kebutuhan masyarakat meningkat. Menurutnya, perencanaan pasokan harus memperhitungkan kondisi riil di lapangan agar gangguan distribusi tidak kembali terjadi.

Kelakan mengingatkan, persoalan serupa tidak boleh hanya menjadi perhatian di Bali, tetapi perlu diantisipasi di seluruh wilayah Indonesia. Ia meminta Pertamina menjelaskan langkah perbaikan yang akan dilakukan agar gangguan pasokan dan distribusi dapat dicegah.

"Kami minta penjelasan, agar ini tidak terjadi terulang lagi Pak di kemudian hari. Bukan di Bali saja Pak. Di seluruh Indonesia kalau begini polanya akan selalu akan terjadi persoalan seperti itu," tegasnya.

Menutup pernyataan, Kelakan mengapresiasi kehadiran langsung Direktur Utama Pertamina untuk meninjau kondisi di lapangan. Meski demikian, ia menekankan pentingnya perbaikan koordinasi dan komunikasi antara jajaran pusat dan daerah agar informasi mengenai ketersediaan BBM dapat disampaikan secara akurat. (han/um)