PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti belum optimalnya penanganan kesehatan masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan. Ia meminta pemerintah daerah dan kementerian terkait memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga yang terpapar kabut asap, terutama mereka yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, dan gangguan pernapasan lainnya.

Menurut Edy, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api dan pengendalian kerusakan lingkungan. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat terdampak memperoleh akses pelayanan kesehatan dan pengobatan yang cepat, tepat, dan merata.

“Penanganannya belum efektif. Dibutuhkan kerja keras pemerintah daerah dan kementerian terkait, terutama untuk menangani gangguan saluran pernapasan, asma, dan penyakit akibat polusi udara,” ujar Edy kepada Parlementaria dalam kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI, baru-baru ini.

Ia mengungkapkan, masih terdapat laporan masyarakat terdampak karhutla yang belum memperoleh penanganan kesehatan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan koordinasi lintas instansi agar pelayanan medis dapat menjangkau seluruh warga yang membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah yang sulit diakses.

Edy menegaskan, pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif tanpa menunggu peningkatan jumlah pasien. Kesiapan tenaga medis, ketersediaan obat-obatan dan oksigen, serta mekanisme rujukan harus dipastikan sejak dini untuk mengantisipasi peningkatan kasus gangguan pernapasan akibat paparan asap.

“Masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung risiko kesehatan akibat kabut asap setiap musim karhutla. Negara harus hadir melalui layanan kesehatan yang siap, perlindungan kelompok rentan, dan langkah pencegahan yang nyata,” tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Puskesmas dan Perlindungan Kelompok Rentan

Edy menilai puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam mendeteksi dini gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Karena itu, kesiapan puskesmas perlu diperkuat agar mampu memeriksa warga terdampak, menangani keluhan pernapasan, menyediakan pengobatan sesuai kebutuhan medis, serta merujuk pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan.

“Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama perlu diperkuat agar mampu melakukan deteksi dini, menangani keluhan pernapasan, serta merujuk pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan, terutama bayi, balita, anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan. Kelompok tersebut membutuhkan perhatian lebih ketika kualitas udara memburuk akibat karhutla, baik melalui akses layanan kesehatan maupun upaya pencegahan paparan asap.

Urgensi penguatan pelayanan kesehatan ini turut tercermin dalam data Kementerian Kesehatan yang mencatat 283.270 kasus ISPA di 63 kabupaten/kota hingga 13 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63.711 kasus dialami anak berusia 0–5 tahun atau balita.

Data tersebut menjadi perhatian di tengah paparan kabut asap akibat karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Edy menekankan, penguatan fasilitas kesehatan dan langkah pencegahan harus berjalan beriringan dengan upaya pengendalian kebakaran agar dampak kesehatan terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Relawan Karhutla Juga Perlu Dilindungi

Selain menyoroti pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Edy meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap para relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Menurutnya, para relawan menjalankan tugas kemanusiaan di lapangan, tetapi masih menghadapi keluhan terkait keterbatasan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama bertugas.

“Banyak keluhan dari relawan yang belum mendapat perhatian. Mereka adalah pekerja sosial. Saya berharap pemerintah daerah memperhatikan para relawan yang selama ini menangani karhutla,” tegasnya.

Edy menilai, perlindungan terhadap relawan merupakan bagian penting dari penanganan karhutla secara menyeluruh. Dukungan terhadap kebutuhan dasar, keselamatan, dan kondisi mereka selama bertugas perlu menjadi perhatian agar relawan dapat menjalankan misi kemanusiaan secara optimal.

Ia menegaskan, penanganan karhutla harus dilakukan melalui pendekatan terpadu yang mencakup pengendalian kebakaran, penguatan pelayanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, koordinasi lintas instansi, serta dukungan bagi relawan di lapangan.

Edy berharap pemerintah membangun kesiapsiagaan secara berkelanjutan dan tidak hanya bergerak ketika dampak karhutla meluas. Dengan demikian, masyarakat terdampak kabut asap dapat memperoleh perlindungan dan penanganan medis yang layak, sekaligus menekan risiko gangguan kesehatan akibat karhutla. (ayu/ssb)