PARLEMENTARIA, Makassar — Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan prajurit TNI sama pentingnya dengan pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Keduanya merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung kesiapan operasional dan pelaksanaan tugas pertahanan negara.

“Jelas sekali bahwa alutsista dengan kesejahteraan tidak bisa terpisahkan,” ujar Achmad Daeng kepada Parlementaria usai pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Makassar, Jumat (9/10/2026).

Untuk itu, Politisi Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut menyatakan, Komisi I berkomitmen memperjuangkan pemenuhan kedua kebutuhan itu dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami atas izin Ketua dan teman-teman Komisi I, insyaallah apa yang disampaikan Bapak Komandan, kita harus semaksimal mungkin memperjuangkan terkait antara alutsista dengan kesejahteraan. Tapi ada tapinya, semampu APBN bisa terpenuhi,” katanya.

Daeng menambahkan, kesejahteraan prajurit menjadi perhatian Komisi I dan akan terus diperjuangkan melalui pembahasan bersama pemerintah. Menurutnya, beratnya tugas TNI dalam menjaga kedaulatan negara perlu diimbangi dengan dukungan yang memadai bagi personel maupun kebutuhan operasionalnya.

“Komitmen Komisi I sangat kuat. Jelas di kesimpulan juga tadi, ini menjadi catatan kita. Nanti hasilnya kita lihat, insyaallah,” ungkapnya.

Sementara itu, Komandan Lanud Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Vincentius Endy Hadi Putra, menyampaikan bahwa kesejahteraan personel harus berjalan beriringan dengan penguatan alutsista dan fasilitas pendukung. Kesiapan operasional tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan peralatan pertahanan, tetapi juga oleh dukungan sarana yang menunjang kesejahteraan prajurit.

“Ini kan paralel ya, jadi dengan kedatangan alutsista tentunya harus ada sarana-sarana yang membuat prajurit ini sejahtera,” ujarnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi I DPR RI terhadap aspirasi jajaran TNI AU, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan dan kesejahteraan personel. “Kami terima kasih sekali, kontribusinya sangat luar biasa dan sungguh nyata sekali Komisi I memperjuangkan aspirasi-aspirasi kami,” kata Vincentius.

Sebelumnya, Daeng juga menyampaikan pandangan serupa saat mengikuti kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Lanud Adi Soemarmo, Surakarta, Jawa Tengah, pada 25 September 2026. Dalam pemberitaan Parlementaria, 28 September 2026, ia menyoroti kebutuhan peningkatan Uang Lauk Pauk (ULP) prajurit serta fasilitas pendukung seperti kamar mess dan alutsista.

Saat itu, Daeng menyebut Komisi I akan membahas kemungkinan peningkatan ULP dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Ia juga menegaskan bahwa kesejahteraan merupakan salah satu kunci dalam mendukung kesiapan pertahanan.

Perhatian terhadap kesejahteraan prajurit juga mengemuka menyusul kebijakan Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja (tukin) prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono, sebagaimana diberitakan media massa pertengahan tahun ini, menyambut baik kebijakan tersebut dan berharap peningkatan tunjangan dapat memperkuat kesejahteraan sekaligus mendorong profesionalisme prajurit.

Dave menilai peningkatan kesejahteraan perlu dibarengi penguatan kapasitas institusi pertahanan agar pelaksanaan tugas Kementerian Pertahanan dan TNI dapat berjalan optimal. (aha/rdn)