PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani bersama para Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menerima audiensi seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP yang sebelumnya sempat ditahan oleh otoritas Myanmar, di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

AP didakwa dengan sejumlah pasal serius, yakni Undang-Undang Anti-Terorisme, Undang-Undang Keimigrasian Myanmar tahun 1947, serta Section 17(2) dari Unlawful Associations Act—sebuah aturan hukum yang dikenal kerap digunakan oleh otoritas Myanmar untuk menindak aktivitas yang dianggap terafiliasi dengan kelompok terlarang.

Dalam pertemuan tersebut, Puan Maharani menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya yang mengalami permasalahan hukum di luar negeri. Ia mengungkapkan bahwa proses pembebasan AP melalui jalur diplomasi memerlukan waktu yang panjang, namun DPR RI berusaha bergerak cepat demi mencegah potensi risiko yang lebih besar.

“Kami berpikir bahwa dimanapun warga negara kalau perlu mendapatkan perlindungan atau dibebaskan dari penahanan negara lain, tentu saja harus dibebaskan secepatnya,” ujar Puan. “Alhamdulillah setelah kami bicara di media, semuanya menjadi proaktif untuk membantu. Jangan sampai sudah telat, karena situasi di Myanmar itu sangat tidak pasti, berada di bawah kekuasaan militer.”

Puan juga memberikan nasihat kepada AP agar lebih berhati-hati di masa depan, khususnya dalam memilih tujuan perjalanan dan mematuhi hukum setempat. Ia menyoroti aktivitas AP yang sempat mendokumentasikan tempat-tempat eksotik, yang bisa saja disalahartikan oleh otoritas setempat.

“Mungkin lain kali jangan pergi ke tempat seperti itu. Karena kejadian ini bisa menyebabkan negara lain melarang kamu untuk masuk. Ini jadi pembelajaran, bukan cuma buat kamu, tapi juga untuk teman-teman lain,” tegasnya.

Sementara itu, AP menceritakan kronologi penangkapannya yang berawal dari ketidaksengajaan mengikuti supir jasa lokal, hingga berakhir dalam interogasi militer dan penahanan selama beberapa minggu tanpa akses yang layak ke perwakilan diplomatik Indonesia.

“Saya dibawa ke markas intel mereka, lalu diinterogasi selama seminggu. KBRI sempat mencari saya, tapi karena komunikasi dan respons yang terbatas dari pemerintah Myanmar, saya akhirnya dipindah ke penjara tanpa pemberitahuan,” jelas AP.

AP mengaku dakwaan terhadapnya berdasarkan pasal-pasal yang baru diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir, menyusul pergeseran kekuasaan militer di Myanmar. Ia pun mengimbau masyarakat Indonesia untuk selalu mempelajari hukum dan peraturan terbaru negara tujuan sebelum bepergian.

“Hukum yang dikenakan ke saya itu lima tahun lalu belum berlaku. Ini pelajaran sangat berharga. Jadi saya harap masyarakat Indonesia benar-benar pelajari hukum negara yang akan dikunjungi,” ujarnya.

Kini, setelah melalui proses hukum yang melelahkan dan diplomasi panjang lintas lembaga, AP telah kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat dan selamat. Ia menyampaikan bahwa dirinya akan fokus mempromosikan budaya Indonesia, alih-alih melakukan perjalanan ke wilayah yang rawan konflik.

Puan menutup pertemuan dengan harapan agar peristiwa ini menjadi pelajaran kolektif bagi seluruh warga negara, sekaligus pengingat pentingnya diplomasi aktif serta kehadiran negara dalam melindungi setiap warganya di manapun berada. (ssb/aha)