PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Subardi menekankan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam setiap proyek perumahan yang dibangun oleh Perum Perumnas. Menurutnya, keberadaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, transportasi publik, hingga suplai gas alam menjadi faktor krusial agar hunian benar-benar layak dan tidak membebani penghuni berpenghasilan rendah.

“Kalau sarana dan prasarana ini tidak terpenuhi, itu menjadi beban bagi penghuni. Jangan hanya jual rumah, tapi sebelum launching sudah komplit, sudah lengkap, agar biaya hidup mereka juga berkurang,” kata Subardi dalam agenda Komisi VI DPR RI dengan Perum Perumnas dan PT Pembangunan Perumahan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Dirinya juga mempertanyakan sejauh mana Perum Perumnas telah memastikan kerja sama dengan berbagai penyedia utilitas seperti PGN untuk suplai gas alam, serta Telkom atau operator lain untuk infrastruktur telekomunikasi di setiap kawasan perumahan. Ia menilai penggunaan gas alam yang lebih murah daripada LPG dapat membantu menekan pengeluaran rutin penghuni.

Selain soal utilitas, politisi asal Daerah Istimewa Yogyakarta itu juga menggarisbawahi pentingnya konektivitas kawasan perumahan dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi. “Yang tak kalah penting adalah akses menuju tempat mereka bekerja. Apakah jalannya sudah baik? Apakah transportasinya memadai? Karena yang disasar rata-rata adalah masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Subardi juga menyoroti persoalan tingginya harga lahan di perkotaan yang membuat pembangunan rumah tapak semakin sulit diwujudkan. Maka dari itu, ia mendorong Perumnas memaksimalkan pembangunan hunian vertikal seperti rumah susun atau apartemen sederhana, dengan memanfaatkan aset lahan idle milik BUMN lain.

“Kalau tidak salah dulu pernah dibahas di periode sebelumnya, supaya lahan-lahan idle BUMN itu bisa dikonsolidasikan, entah dengan KSO atau skema kerja sama lain. Ini penting agar target pemerintah menyediakan perumahan tercapai, baik di perkotaan maupun daerah,” tutur Subardi.

Ia mencontohkan di Yogyakarta, harga tanah yang terus naik membuat opsi rumah tapak hampir mustahil. Karena itu, ia mendorong Perumnas untuk menjajaki pembangunan hunian vertikal di Jogja, termasuk bekerja sama dengan pemda setempat. Terlebih dengan segera tersambungnya tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen, kawasan Jogja diperkirakan akan semakin berkembang.

“Sejauh mana Perumnas mengantisipasi peluang ini untuk menyediakan perumahan bagi masyarakat yang kerja di kota? Minimal bisa memfasilitasi warga perkotaan Jogja yang sekarang luar biasa berkembang,” kata Subardi.

Selain menyoroti kinerja Perumnas, Subardi juga mengapresiasi langkah PT PP (Persero) yang memutuskan untuk kembali fokus pada inti bisnis konstruksi. Menurutnya, PP memiliki reputasi baik di sektor konstruksi nasional, baik dari proyek pemerintah maupun swasta.

“Kalau nanti ekonomi tumbuh, sektor swasta akan banyak membangun. PP harus jadi ikon konstruksi Indonesia, tak perlu dulu main ke luar negeri seperti kemarin yang malah jadi persoalan. Kita bangun Indonesia dulu dengan baik,” pungkas Politisi Fraksi Partai NasDem itu. (um/aha)