PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia hingga 14,2 persen pada tahun 2029, yang mana selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Selain fokus pada perbaikan gizi anak, pemerintah juga memperkuat strategi pertumbuhan ekonomi berbasis sektor maritim dan manufaktur untuk membuka lebih banyak lapangan kerja dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-24 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025). Ia juga menyampaikan prevalensi stunting pada 2024 telah turun menjadi 19,8 persen dari sebelumnya 21,5 persen pada tahun 2023, lebih baik dari target semula 20,5 persen.

“Pemerintah mengapresiasi perhatian fraksi-fraksi di DPR, khususnya Fraksi Partai Gerindra yang memberi apresiasi atas percepatan penurunan stunting. Ini hasil kerja bersama, dan kami berkomitmen mencapai target 14,2 persen di 2029,” ujar Sri Mulyani.

Selain isu kesehatan anak, pemerintah juga menekankan pentingnya memperkuat basis ekonomi pada sektor pengolahan (manufaktur) dan pertanian yang menyumbang pertumbuhan dan menyerap tenaga kerja terbesar. Hal ini selaras dengan masukan dari Fraksi Gerindra dan NasDem, yang sebelumnya menggarisbawahi pentingnya kedua sektor ini sebagai tulang punggung pemulihan ekonomi nasional.

Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan terus mendorong investasi di industri strategis, seperti baterai kendaraan listrik, kabel tembaga, aluminium, data center, hingga sektor pangan. “Kami juga memperkuat pembangunan wilayah berbasis maritim yang selama ini kurang terlayani, termasuk dengan membuka akses pembiayaan bagi nelayan melalui KUR dan melanjutkan program asuransi pertanian,” jelasnya.

Tak hanya itu, pemerintah menyiapkan strategi terpadu untuk menekan ketimpangan dengan memperbaiki rasio gini. “Penurunan ketimpangan akan terus diupayakan agar dampak pembangunan terasa lebih merata, sekaligus mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem yang tahun ini sudah turun ke 0,83 persen,” imbuhnya.

Pemerintah juga memastikan program perlindungan sosial, seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah, dan PBI JKN, akan terus disempurnakan dengan perbaikan akurasi data agar lebih tepat sasaran. Langkah ini diharapkan mempercepat perbaikan kualitas hidup keluarga miskin dan menekan risiko sosial.

Dalam kesempatan yang sama, dirinya juga menyebut sinergi pemerintah pusat, daerah, serta dukungan DPR RI menjadi kunci untuk mencapai sasaran pembangunan nasional ke depan. Terakhir, jelasnya, RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2024 pun akan segera dibahas lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan program-program prioritas tersebut. (um/rdn)