Cindy Monica Dorong Tindakan Tegas atas Temuan 212 Merek Beras Oplosan

14-07-2025 / KOMISI IV

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Cindy Monica, menanggapi serius temuan mengejutkan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dugaan penyimpangan dalam distribusi beras nasional. Sebanyak 212 merek beras diduga oplosan dan tidak memenuhi standar kualitas, mutu, serta volume yang berlaku. Potensi kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp100 triliun.

 

Cindy menegaskan bahwa persoalan pangan adalah persoalan hidup rakyat. “Ini bukan sekadar soal bisnis, ini soal perut rakyat Indonesia. Kalau beras saja dipermainkan, maka nyawa dan kesejahteraan rakyat pun dipertaruhkan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (14/7/2025).

 

Cindy mendukung penuh langkah Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan yang telah menyerahkan temuan ini ke Kapolri dan Jaksa Agung. Menurutnya, langkah hukum harus segera dilakukan agar kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan tidak runtuh.

 

“Kita harus bersihkan mafia pangan dari hulu ke hilir. Tidak boleh ada kompromi untuk pelaku yang sengaja merugikan negara dan menipu rakyat dengan produk beras yang tidak layak konsumsi,” tegas politisi muda dari Sumatera Barat itu.

 

Sebagai bagian dari Komisi IV DPR RI yang membidangi urusan pertanian, Cindy Monica berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi beras agar kasus serupa tidak terulang kembali.

 

“Ini saatnya negara hadir dengan tegas dan berpihak kepada petani serta konsumen. Jangan sampai yang kecil makin ditekan, sementara yang bermain di balik layar justru kebal hukum,” tutup Politisi Fraksi Partai NasDem ini. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi IV Ingatkan Barantin Soal Akuntabilitas & Tata Kelola Keuangan
17-07-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mengingatkan Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara, menyusul...
Raih Predikat WDP, Barantin Harus Benahi Administrasi Guna Hindari Temuan Berulang
17-07-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk serius membenahi...
Bapanas Terkendala Birokrasi, Legislator Desak Penguatan Kelembagaan dan Regulasi
17-07-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot menyoroti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Badan...
Komisi IV Minta Penjelasan Bapanas soal Predikat WDP dalam Laporan Keuangan 2024
17-07-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI meminta penjelasan dari Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait predikat Wajar Dengan Pengecualian...