PARLEMENTARIA, Bandung – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan harus berjalan seiring dengan perbaikan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan dan efisien. Hal ini disampaikannya saat memimpin kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan PNBP Komisi II DPR RI di Kantor BPN Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/7/2025).

“Kami ingin mendorong peningkatan PNBP tanpa mengurangi nilai pelayanan. Justru ketika pelayanan semakin baik, maka akan berdampak positif terhadap PNBP,” ujar Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher.

Menurutnya, salah satu langkah penting dalam mendorong peningkatan PNBP adalah memastikan seluruh proses pelayanan pertanahan berjalan dengan jelas dan terbuka. Mulai dari kejelasan biaya, kejelasan waktu penyelesaian, hingga kejelasan proses birokrasi.

“Ketika masyarakat datang ke kantor pertanahan membawa berkas lengkap, harus diketahui secara pasti berapa lama waktu penyelesaian dan berapa besar biayanya. Transparansi ini kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong penerimaan negara,” tegasnya.

Aher juga menyoroti pentingnya menggali potensi PNBP dari sektor korporasi, khususnya terkait Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang memiliki luasan lahan besar. Ia menyebut bahwa luasan lahan berbanding lurus dengan potensi PNBP yang dapat dihimpun negara.

Tak hanya itu, ia menekankan perlunya pembaruan regulasi yang mengatur tarif layanan pertanahan. “Regulasi yang ada saat ini sudah cukup lama. Perlu penyesuaian agar pembebanan biaya menjadi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Tapi tentu, jangan sampai ada pembesaran biaya karena pungli atau praktik korupsi,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Lebih jauh, Aher menjelaskan bahwa meskipun kontribusi PNBP dari sektor pertanahan secara langsung tergolong kecil, dampaknya terhadap perekonomian bersifat sistemik. Pelayanan pertanahan yang lancar akan mendukung sektor perumahan, perizinan lahan industri, dan aktivitas ekonomi lainnya.

“Kalau pelayanan pertanahan lancar, industri perumahan ikut lancar, industrialisasi berjalan, dan itu akan mendongkrak perekonomian. Pendapatan negara dari sektor pajak pun otomatis ikut meningkat. Jadi, dampaknya tidak langsung, tapi signifikan,” pungkasnya. (vel/rdn)