PARLEMENTARIA, Bandung – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menekankan pentingnya keterlibatan negara dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya kaum milenial dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dalam Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional. Menurutnya, isu perumahan merupakan persoalan krusial tidak hanya di Indonesia, tetapi juga secara global.

“Program 3 juta rumah ini sangat menarik karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Intervensi negara sangat dibutuhkan, terutama agar masyarakat tahu secara rinci bagaimana cara mengakses program ini, di mana rumahnya dibangun, dan untuk siapa saja,” ujar Anggia usai memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Jumat (11/7/2025).

Ia menyoroti bahwa informasi mengenai distribusi rumah yakni satu juta di kota dan dua juta di pedesaan harus jelas dan terbuka bagi publik. Selain itu, keberpihakan terhadap kawasan di luar Pulau Jawa dan Sumatera juga menjadi perhatian serius. “Jangan sampai masyarakat di luar pulau besar justru tertinggal. Mereka juga butuh hunian yang layak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PKB ini menegaskan bahwa aspek aksesibilitas dan kelayakan rumah bagi MBR harus menjadi perhatian utama. Ia mempertanyakan sejauh mana masyarakat dengan penghasilan sekitar rendah mampu mengakses skema pembiayaan, serta berapa lama tenor kredit yang tersedia agar tetap terjangkau.    

“Bukan hanya soal bisa membayar, tapi juga soal bagaimana lokasi perumahan itu bisa dijangkau oleh transportasi, dekat dengan sekolah dan fasilitas umum. Jadi bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun perumahan yang manusiawi dan sehat, dengan drainase, lingkungan yang baik serta fasilitas memadai,” ujarnya.

Anggia juga menyampaikan pentingnya agar memastikan rumah yang dibangun memenuhi standar kelayakan. Rumah tidak boleh sempit dan tidak manusiawi. “Ruang tamu, kamar tidur, toilet, dan ruang keluarga harus dipikirkan matang. Jangan sampai rumahnya seperti kandang burung, kecil dan tidak layak untuk keluarga,” tambahnya.

Terkait pengawasan, Anggia menekankan bahwa target 3 juta rumah adalah angka besar yang harus dikawal bersama. Ia menyoroti bahwa tidak seluruhnya dibangun oleh Perumnas, dan peran pengembang swasta juga harus dioptimalkan. Untuk itu, dukungan antar-BUMN seperti Perumnas, BTN, dan Semen Indonesia menjadi krusial dalam menyukseskan program ini.

“Komisi VI berkomitmen memastikan BUMN dapat bersinergi dalam mendukung program ini. Kami juga akan terus melakukan fungsi pengawasan agar targetnya tidak sekadar menjadi wacana. Masyarakat harus benar-benar bisa merasakan manfaatnya,” pungkasnya. (ais/aha)