PARLEMENTARIA, Padang Pariaman - Pelaksanaan ibadah haji di Sumatera Barat mendapatkan sorotan positif dari Komisi VIII DPR RI. Anggota Komisi VIII DPR Aprozi Alam menyampaikan bahwa secara umum pelayanan haji di wilayah tersebut berjalan cukup baik, meskipun masih ditemukan beberapa kendala teknis seperti keterlambatan penerbangan.

“Pelayanan Haji di Padang saya lihat cukup baik. Apa yang dipaparkan oleh Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) Kemenag (Kementerian Agama) Sumatera Barat menunjukkan pelaksanaan haji berjalan lancar, walaupun sempat ada sedikit kendala berupa keterlambatan lima penerbangan,” ungkap Aprozi dalam kunjungan kerja Komisi VIII ke Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Jumat (11/7/2025).

Kunjungan kerja tersebut juga sekaligus menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk menyuarakan harapan besar terkait percepatan operasional Embarkasi Haji yang telah lama direncanakan di daerah itu.

Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Azis, menyambut langsung kunjungan tersebut dan menyampaikan bahwa pembangunan Embarkasi Haji di Kabupaten Padang Pariaman sudah berlangsung selama 7 hingga 8 tahun, namun hingga kini belum juga rampung. Dari total anggaran sebesar Rp365 miliar, masih terdapat sekitar Rp150 miliar yang belum terealisasi.

“Kehadiran Komisi VIII ke Padang Pariaman sangat kami syukuri. Kami berharap dukungan penuh agar pembangunan Embarkasi Haji yang sudah cukup lama kami perjuangkan bisa segera tuntas. Embarkasi ini direncanakan dapat menampung sekitar 800 jemaah atau dua kloter, bahkan akan melayani tiga provinsi yakni Sumbar, Jambi, dan Bengkulu,” ujar Bupati Padang Pariaman yang juga mantan Anggota Komisi VIII DPR itu saat diwawancarai Parlementaria.

Menanggapi hal tersebut, Aprozi menyatakan bahwa pihaknya menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat, termasuk Keputusan Presiden (Keppres) tentang penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia menegaskan bahwa dorongan politik dan anggaran akan dilakukan seiring dengan keputusan resmi dari Badan Pengelola Haji (BPH) atau Kementerian Agama.

“Dorongan anggaran tentu akan kami kawal, namun kami juga menunggu kejelasan kelembagaan dari pusat, apakah pelaksanaan haji tahun 2026 akan berada di bawah BPH atau tetap di Kementerian Agama,” terang Aprozi.

Selain fokus pada haji, kedua pejabat juga menyinggung isu strategis lain dalam kunjungan tersebut. John menyoroti kondisi daerahnya yang kerap dilanda bencana, sehingga meminta perhatian dari lembaga mitra Komisi VIII DPR seperti BNPB dan Kementerian Sosial. Ia juga menyampaikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program sosial yang bisa didukung oleh Kemensos.

Sementara itu, Aprozi juga menyinggung pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menegaskan bahwa data penerima bansos harus bersih dari penyalahgunaan, termasuk penyalahgunaan rekening untuk praktik perjudian.

“Kita minta Kemensos menutup seluruh rekening bansos sebanyak 571.000 yang terindikasi digunakan untuk judi online. Bantuan sosial itu untuk orang miskin, bukan untuk berjudi. Kalau ketahuan main judi, berarti tidak miskin, harus diganti penerimanya,” tegasnya.

Kunjungan kerja pun dinilai ini menjadi sinyal kuat adanya sinergi antara DPR, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait dalam memperkuat pelayanan publik, khususnya dalam aspek keagamaan dan sosial kemasyarakatan di Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kini menanti realisasi dukungan nyata agar Embarkasi Haji yang sudah lama dinanti bisa segera menjadi pusat keberangkatan jemaah haji Sumatera dan sekitarnya. (srw/aha)