PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mengingatkan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) agar program strategis nasional pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya menjadi sarana kredit konsumtif, melainkan mampu memperkuat ekonomi produktif masyarakat desa. Demikian hal ini disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

“Sekarang masyarakat kita hanya dibayangin koperasi desa, ujungnya apa? Pikiran ibu-ibu hanya untuk pinjam. Tapi bukan untuk pengembangan ekonomi,” ujar Nasim.

Dirinya menekankan koperasi seharusnya menjadi sokoguru perekonomian bangsa dengan menggerakkan sektor riil dan memberdayakan UMKM, bukan semata menjadi lembaga simpan pinjam.

“Padahal jelas, koperasi kita ini harus sinkron dengan program nasional. Apa saja? Termasuk pemberdayaan UMKM, digitalisasi koperasi, pembiayaan inklusif, peningkatan kapasitas, evaluasi monitoring kinerja, semuanya harus masuk,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.

Dalam kesempatan itu, Nasim juga menyoroti realisasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Koperasi pada tahun 2025. Ia meminta agar ABT benar-benar dimanfaatkan untuk program-program produktif yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, tidak berhenti pada pembentukan koperasi secara administratif.

“Kementerian koperasi ini punya ABT. Kira-kira ini berjalan nggak, Pak Menteri? Selain hanya untuk menciptakan koperasi desa merah putih. Jangan sampai nanti hidup tak mau mati enggak jadinya,” ujar Nasim.

Ia mengingatkan keberhasilan program koperasi akan menjadi catatan sejarah penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, sekaligus menjaga amanah konstituen. “Komisi VI ini dipilih rakyat, bukan dipilih presiden. Kita ingin anggaran ini bermanfaat betul untuk rakyat. Jadi kita kawal bersama-sama supaya program strategis nasional ini naik kelas, tidak terus di kelas tiga,” pungkasnya. (um/rdn)