PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menyampaikan kritik dan harapannya terhadap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

Putra menyoroti ketidaksesuaian antara paparan program Kemenparekraf dengan indikator pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bappenas dalam rangka menjabarkan target Presiden di sektor pariwisata. Ia menegaskan bahwa program-program Kementerian harus secara langsung mendukung target nasional.

“Saya kuatir apa yang dikhawatirkan oleh Ketua Komisi bisa terwujud kalau memang program yang dikemukakan oleh Ibu Menteri bersama jajarannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, ditargetkan oleh Presiden,” tegas Putra Nababan.

Ia merujuk pada laporan Bappenas yang menunjukkan bahwa hanya terdapat empat wilayah destinasi prioritas percepatan pembangunan pariwisata, yaitu:

1. Borobudur–Yogyakarta–Prambanan,
2. Lombok–Gili–Rinjani,
3. Danau Toba, dan
4. Labuan Bajo.

Dalam laporan tersebut, Bappenas menetapkan lima indikator pembangunan pariwisata yang harus dicapai:

Total kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pariwisata, Pendapatan dari wisatawan nusantara (wisnus), Devisa dari wisatawan mancanegara, Jumlah tenaga kerja pariwisata, dan Investasi di sektor pariwisata.

Namun, menurut Putra, paparan dari Kemenparekraf tidak menunjukkan program yang konkret untuk mendukung pencapaian di empat destinasi tersebut sesuai target Bappenas.

Ia juga mengkritisi rendahnya serapan anggaran di bidang pemasaran sepanjang 2025. Padahal, menurutnya, pemasaran merupakan ujung tombak dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pariwisata.

“Saya khawatir, kalau pemasaran ini terapannya rendah, kita akan kesulitan capai devisa dari wisatawan. Apakah ada kendala dari tim pemasaran? Ini harus segera dievaluasi,” kata Putra.

Dalam konteks pembahasan anggaran tambahan sebesar Rp2,8 triliun yang diajukan Kemenparekraf, Putra Nababan mengingatkan bahwa DPR RI sebagai mitra kerja akan berjuang di Badan Anggaran. Namun, hal itu tetap harus dibarengi dengan paparan program yang sejalan dengan visi Presiden dan rencana Bappenas.

Sebagai solusi, Putra juga mengusulkan percepatan penyelesaian revisi Undang-Undang Kepariwisataan. Revisi ini menurutnya dapat membuka peluang pembentukan lembaga khusus pemasaran dan event pariwisata yang dapat menambah pemasukan negara, tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN.

“Kalau revisi UU Pariwisata selesai, bisa jadi solusi jangka menengah. Kita bisa punya badan khusus yang fokus pemasaran, bisa menghasilkan sendiri tanpa hanya berharap dari APBN,” ujarnya.

Data Terkait: Berdasarkan data Kemenparekraf, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional pada 2024 mencapai 3,6%. Target 2026 adalah naik menjadi 4,5%. Sementara itu, realisasi investasi sektor pariwisata baru menyentuh angka Rp32 triliun pada 2024, dari target Rp40 triliun. Penyerapan tenaga kerja di sektor ini tercatat sekitar 22 juta orang, masih jauh dari target 25 juta pada 2026.

Putra Nababan menutup pernyataannya dengan menyerukan sinergi antara kementerian dan lembaga teknis lainnya demi memastikan kebijakan pariwisata nasional tidak melenceng dari arah pembangunan yang telah ditetapkan Presiden.

“Yang kita kawal bukan semata-mata program kementerian, tapi keberhasilan visi Presiden yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional,” pungkasnya. (ssb/aha)