Habitat Anoa Menyusut, Jaelani Desak KLHK Tingkatkan Konservasi Menyeluruh

07-07-2025 / KOMISI IV

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Jaelani, menyoroti makin menyusutnya habitat anoa di Sulawesi yang mengancam kelestarian satwa endemik tersebut. Ia mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meningkatkan upaya konservasi secara menyeluruh.

 

Diketahui,  Anoa merupakan satwa endemik Sulawesi yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Menteri LHK No. P.106 Tahun 2018. Berdasarkan daftar International Union for Conservation of Nature (IUCN), status anoa saat ini masuk kategori “rentan” atau vulnerable terhadap kepunahan.

 

“Ekosistem anoa di Sulawesi makin langka. Di Sulawesi Tenggara, anoa bahkan menjadi lambang provinsi. Ini menunjukkan pentingnya pelestarian satwa ini. Kami tidak ingin anoa punah,” ujar Jaelani dalam rilisnya, Senin (7/7/2025).

 

Menurut Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, populasi anoa terus menurun akibat perburuan liar serta alih fungsi lahan untuk pertambangan dan perkebunan sawit. “Anoa kerap ditemukan di wilayah tambang karena itu merupakan jalur jelajahnya. Tapi dengan semakin banyaknya eksploitasi lahan, habitatnya ikut tergerus,” jelasnya.

 

Oleh karenanya, Ia meminta KLHK segera melakukan langkah konkret seperti penangkaran, pemantauan habitat, penegakan hukum terhadap pelaku perburuan ilegal, serta edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

 

“Penangkaran penting, tapi harus dibarengi dengan regulasi yang kuat dan penegakan hukum tegas. Edukasi kepada masyarakat juga krusial agar semua pihak merasa memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian anoa,” tegas Jaelani.

 

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat memperkuat upaya konservasi satwa dilindungi ini. “Jangan sampai anoa punah hanya karena ketidakpedulian kita semua,” pungkasnya. (hal/aha)

BERITA TERKAIT
Desak Revisi, Kebijakan Penetapan HET Harus Responsif Dinamika Harga di Lapangan
21-07-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak pemerintah untuk segera merevisi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras...
Komisi IV: Pemerintah Lamban, Langkah Antisipatif Penanganan Karhutla Belum Jelas
21-07-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritik lambatnya respons pemerintah dalam menangani kebakaran hutan...
BUMD DKI Diduga Terlibat Pengoplosan Beras, Legislator Minta Usut Tuntas
21-07-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menegaskan komitmen Komisi IV untuk mengawal ketat pemberantasan praktik pengoplosan...
Permasalahan Sampah di Kawasan Pesisir Tak Akan Terselesaikan Tanpa Kolaborasi Lintas Pihak
20-07-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Makassar - Dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Makassar, Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi...