PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Utamanya, pada SDM Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang merupakan anggota Polri yang bertugas di tingkat desa atau kelurahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Bhabinkamtibmas itu kan wajah Kepolisian di bawah, selaras dengan asta cita presiden misalkan, kedaulatan pangan ini yang memang harusnya dipakai betul oleh teman-teman Kepolisian di dalam Rancangan Kerja Polri tahun 2026 (agar) siap mendukung program kedaulatan pangan dan energi," kata Abdullah, dalam rapat kerja dengan Polri dan Kejaksaan RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Selain menyoroti soal penguatan SDM, Abdul juga menyoroti pemekaran Polda (Kepolisian Daerah)  yang seringkali tidak diimbangi dengan pemerataan Polres (Kepolisian Daerah) hingga tingkat kabupaten. Mereka memberikan contoh di daerah pemilihan (dapil) Anggota DPR RI Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, di mana dua kabupaten hanya memiliki satu Polres. 

"Pemekaran-pemekaran itu jangan sampai hanya di Polda saja, bahkan di Jawa pun masih ada dua Kabupaten satu Polres Pak di dapil-dapil dari kita," tegasnya.

Terakhir, Politisi Fraksi PKB ini meminta Polri meningkatkan sosialisasi pencegahan pelanggaran hukum di masyarakat. Menurutnya, tindakan preventif merupakan hal yang penting dan kunci utama dalam penegakan hukum yang efektif.

"Karena penegakan hukum yang terpenting itu adalah pencegahan Pak, kalau penindakan agak memang yang harus di ujung-ujung tombaknya ada pencegahan," pesannya.

Sementara itu, dalam paparan Astamarena Polri Wahyu Hadiningrat, hingga bulan Juni 2025, realisasi anggaran Polri tahun 2025 telah mencapai 48,67 persen, atau sebesar Rp69,1 triliun dari anggaran Polri 2025 sebesar Rp142 triliun. (bia/aha)