PARLEMENTARIA, Manado - Komisi VI DPR RI menyambut baik restrukturisasi kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan dua jenis holding: Holding Operasional dan Holding Investasi. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adisatrya Suryo, menyampaikan bahwa struktur baru ini akan membuat pengelolaan BUMN lebih fokus dan efisien.

"Dengan adanya dua sisi—holding operasional dan holding investasi—pengelolaan BUMN akan lebih terarah. Holding operasional akan fokus mengawasi kinerja korporasi, sementara hasil keuntungannya akan dikelola oleh holding investasi untuk pengembangan lebih lanjut," ujar Adisatrya saat diwawancarai PARLEMENTARIA setelah melakukan Kunspek di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (3/7/2025).
 

Ia menyatakan, Komisi VI akan berperan aktif dalam mengawal holding operasional sebagai mitra kerja, guna memastikan BUMN tetap memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

"Kami akan tetap melakukan pengawasan ketat terhadap holding operasional. Mekanismenya melalui rapat kerja, evaluasi roadmap, serta kunjungan kerja lapangan seperti yang rutin kami lakukan setiap masa sidang," katanya.

Terkait kekhawatiran adanya tumpang tindih peran antara Komisi VI dan Kementerian BUMN, Adisatrya memastikan bahwa pembagian tugas telah jelas.

"Tidak ada overlapping. Kementerian BUMN sebagai pemegang saham tetap memiliki fungsi pengawasan internal. Sementara kami di Komisi VI akan fokus pada fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran terhadap BUMN sebagai korporasi," tandasnya.

Restrukturisasi ini merupakan tindak lanjut dari revisi Undang-Undang BUMN yang disahkan pada Februari lalu dan menjadi bagian penting dari reformasi tata kelola perusahaan milik negara. (aar/aha)